Kuningan, rajawalinews.online – Pemerintah Desa Lebakwangi tengah berupaya menyelesaikan permasalahan anggaran yang berdampak pada keterlambatan pembayaran honor kader Posyandu, Linmas, RT, RW, dan BLT. Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat honor tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima oleh para penerima manfaat tepat waktu.
Permasalahan ini bermula ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembayaran honor dialihkan untuk kebutuhan mendesak, di antaranya perbaikan infrastruktur pengairan guna mencegah gagal panen di 69 hektare lahan pertanian desa. Jika sistem irigasi tidak segera diperbaiki, dampaknya akan lebih luas terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi petani.
Kepala Desa Lebakwangi, Nuryaman, mengasumsikan bahwa dana dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan bagi hasil retribusi pajak dapat menutupi pengeluaran tersebut. Namun, realisasi penerimaan desa jauh dari perkiraan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran honor.
Sekretaris Desa Lebakwangi, Nana Juliana, menjelaskan bahwa total PADes dalam APBDes mencapai Rp.197 juta. Namun, Rp.147 juta di antaranya merupakan hasil dari tanah bengkok perangkat desa, termasuk kepala desa dan seluruh perangkatnya. Sementara itu, Rp.50 juta yang diproyeksikan dari sewa toko hanya terealisasi Rp.10 juta pada tahun 2024. Dana ini langsung masuk ke rekening desa, tetapi jumlahnya jauh dari harapan untuk menutup kebutuhan anggaran.
Selain itu, penerimaan dari pajak retribusi (Paret) juga mengalami kendala. Awalnya, Desa Lebakwangi mengestimasi penerimaan sebesar Rp.48 juta. Namun, karena masih banyak masyarakat yang belum menyetorkan pajaknya, realisasi yang diterima desa hanya Rp.12,6 juta. Hingga saat ini, Desa Lebakwangi masih memiliki tunggakan sekitar Rp.16 juta dari masyarakat yang belum membayar pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar desa.
Di sisi lain, alokasi anggaran untuk peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) juga cukup besar. Sebelumnya, kegiatan PHBN dilaksanakan di tingkat kecamatan, namun kini dialihkan ke desa, sehingga menambah beban anggaran. Biaya yang dikeluarkan mencakup seragam Paskibra, pelaksanaan upacara, serta bantuan sebesar Rp.500 ribu untuk masing-masing RT dan RW, dengan total 21 RT dan RW.
Terkait pembayaran honor kader Posyandu, Linmas, RT, RW, dan BLT, Nana Juliana menegaskan bahwa hingga Agustus 2024 pembayaran telah terealisasi. Namun, honor untuk bulan September hingga Desember 2024 masih tertunda. Saat ini, pemerintah desa terus berupaya mencari solusi agar pembayaran dapat segera direalisasikan.
Menurut Nana, pengalihan anggaran untuk perbaikan sistem pengairan dilakukan karena kondisi yang sangat mendesak. Jika air tidak mengalir, petani di Desa Lebakwangi berisiko mengalami gagal panen, yang akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa merasa perlu mengambil tindakan cepat guna menghindari kerugian yang lebih besar.
Selain itu, bagi hasil pajak dari Paret masih tertunggak karena sistem pencairannya bergantung pada setoran pajak yang masuk. Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat tidak bisa ditarik di tahun berikutnya, sehingga pembagian hanya berdasarkan jumlah setoran yang telah diterima desa.
“Kami terus berupaya menyelesaikan permasalahan ini. Kepala desa dan jajaran tidak tinggal diam, kami berusaha mencari solusi agar semua hak yang tertunda dapat segera diselesaikan,” pungkas Nana Juliana. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
