Jawa Barat Rajawali News– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti potensi praktik kecurangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Jawa Barat, khususnya terkait dugaan adanya jalur ilegal yang kerap dikenal masyarakat sebagai “murid titipan.”
Sorotan tersebut muncul seiring diterbitkannya Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Pelaksanaan SPMB, yang bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan peserta didik di seluruh daerah.
KPK menilai sektor pendidikan masih menjadi salah satu area yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga gratifikasi yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Modus yang kerap menjadi perhatian adalah adanya intervensi pihak tertentu untuk meloloskan calon siswa di luar mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah dan panitia SPMB agar tidak bermain-main dengan sistem penerimaan siswa baru. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip, jual beli kursi, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Sekolah harus menjadi tempat yang menjunjung keadilan dan integritas. Tidak boleh ada siswa yang diterima karena kedekatan, tekanan, atau kepentingan tertentu,” tegas gubernur dalam keterangannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan membuka kemungkinan pemberian sanksi berat terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa pencopotan jabatan kepala sekolah, pemberhentian panitia penerimaan, hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Sejumlah pengamat pendidikan menilai peringatan KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan sinyal kuat bahwa pelaksanaan SPMB 2026 akan berada di bawah pengawasan ketat. Pasalnya, setiap tahun proses penerimaan siswa baru kerap diwarnai laporan masyarakat terkait dugaan manipulasi data domisili, penyalahgunaan jalur prestasi, hingga praktik titipan yang menguntungkan kelompok tertentu.
Dengan keterlibatan KPK dalam pengawasan pencegahan korupsi di sektor pendidikan, masyarakat diharapkan turut berperan aktif melaporkan setiap indikasi kecurangan yang ditemukan. Transparansi dan pengawasan publik dinilai menjadi kunci untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama tanpa intervensi maupun praktik-praktik yang mencederai keadilan.
SPMB 2026 kini bukan sekadar proses penerimaan siswa baru, tetapi juga menjadi ujian integritas bagi dunia pendidikan. KPK telah memberi peringatan, dan pemerintah daerah telah menyiapkan sanksi. Pertanyaannya, masih adakah pihak yang berani bermain di balik layar?
(red)
