JAKARTA, Rajawali News – Gelombang kekecewaan rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) semakin tak terbendung. Dari berbagai elemen masyarakat hingga akademisi, suara lantang bermunculan: “Rakyat Indonesia sudah muak dengan kelakuan mereka.”
Kritik utama mengarah pada kinerja DPR yang dinilai tidak memadai. Banyak anggota dewan dianggap tidak produktif, malas menghadiri sidang, tidak memiliki inisiatif, dan gagal menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi rakyat. Kehadiran mereka di kursi parlemen justru lebih sering tampak sekadar formalitas, jauh dari semangat memperjuangkan aspirasi.
Lebih parah lagi, kepercayaan publik semakin terkikis akibat tindakan korupsi dan pelanggaran etik yang menjerat sejumlah anggota DPR. Kasus suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kekuasaan membuat lembaga legislatif yang seharusnya menjadi simbol kehormatan justru berubah menjadi sorotan negatif masyarakat.
Di sisi lain, rakyat juga menilai DPR tidak lagi sejalan dengan aspirasi konstituennya. Alih-alih membela kepentingan rakyat kecil, banyak kebijakan yang lahir justru sarat kepentingan elit politik dan kelompok oligarki. Hal ini menciptakan jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan wakilnya sendiri.
Kekecewaan publik semakin dalam ketika DPR mendorong undang-undang dan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Proses legislasi yang kerap tertutup, minim partisipasi publik, dan tidak transparan hanya menambah daftar panjang pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Di tengah kondisi ini, seruan rakyat semakin jelas: perlu ada reformasi mendasar di tubuh DPR. Tanpa perubahan nyata, lembaga ini hanya akan menjadi simbol kebusukan politik, jauh dari harapan sebagai penyalur suara rakyat dan penjaga demokrasi.
(red)
