Sumenep-Jatim, Rajawali News
Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/1/2023) siang.
Aksi Demonstrasi tersebut Menyuarakan adanya kejanggalan pada keputusan KPU Sumenep tentang penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Januari 2023 kemarin.
Faiz dalam orasinya menyebut ada hal yang mencurigakan terhadap dua putusan KPU Sumenep yang berubah secara tiba-tiba tersebut. Dalam surat perubahan yang dikeluarkan oleh KPU ada 23 orang yang ditambahkan sebagai calon peserta yang lolos tertulis sehingga menimbulkan spekulasi negative pada masyarakat.
“Hal ini perlu dicurigai kebijakan KPU Sumenep atas surat perubahan yang dikeluarkannya tersebut akibat ada pesanan kekuasaan, KPU beralasan bahwa 23 orang yang ditambahkan sebagai peserta yang lulus tertulis mempunyai nilai tes yang sama dengen 2.755 lainnya yang diumumkan KPU pada surat pertama, padahal nilai peserta calon PPS tidak pernah diumumkan,” ungkapnya saat orasi, Kamis (19/1/2023)
Atas dasar itulah yang membuat aktivis GMNI Sumenep geram dan menuding KPU setempat telah bermain-main dalam menetapkan calon anggota PPS yang lolos seleksi tes tertulis.
“Masak KPU tidak tahu regulasi sejak awal sehingga butuh waktu untuk tahu dan selanjutnya ada putusan perubahan? Aneh. Kami menduga ada titipan dari pihak-pihal tertentu,” kata sebagian orator lainnya, Ali Muddin.
Ditambahkan pula, bahwa KPU Sumenep yang seharusnya menjadi lembaga independen telah merajut perselingkuhan dengan oligarki dan pihak-pihak serta diduga telah terjangkit virus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), terbukti dengan masuknya 23 orang peserta VVIP yang ditambahkan dalam surat kedua yang dikeluarkan.
“Siapa yang bisa merubah sistem serta kebijakan KPU Sumenep kecuali kekuasaan, dan siapa yang bisa mengirimkan peserta VVIP kecuali oligarki.” tutupnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumenep, Rahbini mengatakan dua keputusan itu dibuat sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan saat ini. Kandidat yang skor tes tertulisnya sama dengan peringkat kelulusan terakhir juga berhak untuk lulus dan mengikuti tahap berikutnya.
“Putusan dan perubahan itu merupakan bentuk kepastian hukum bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan aturan. Kami tidak main-main atau bercanda,” kata Rahbini, seusai menerima massa aksi.
Hingga berita ini dinaikkan, belum ada kejelasan terkait nilai hasil tes tertulis PPS pada Pemilu 2024 ***Firman
