RAJAWALI.NEWS | BANYUASIN – Sebuah ironi besar terjadi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Di saat banyak SKPD kesulitan memenuhi kebutuhan operasional dasar, Bagian Umum Setda justru melakukan pengadaan massal 350 unit lampu sorot yang hingga kini hanya 4 unit yang terpasang. Sisanya, sebanyak 346 unit, masih teronggok tak berdaya di gudang perlengkapan, berpotensi rusak dimakan waktu sebelum sempat menerangi satu titik pun di wilayah pemerintahan.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 mengungkap fakta pahit: pengadaan ini tidak didasari oleh kebutuhan riil, melainkan semata-mata untuk memenuhi pagu anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sebuah pengakuan jujur namun memalukan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya menjadi garda terdepan akuntabilitas belanja modal.
Fakta Lapangan: Belanja Tanpa Perencanaan, Aset Jadi Sampah Mahal
Dokumen pemeriksaan BPK merinci kegagalan fatal dalam siklus pengadaan barang milik daerah:
Pengakuan Memalukan PPK: Saat dikonfirmasi, Kabag Umum Setda sekaligus PPK mengakui bahwa pengadaan 350 lampu sorot tersebut tidak memiliki dasar perencanaan analisis kebutuhan. Ia bahkan tidak dapat menjelaskan persebaran titik pemasangan untuk lokasi-lokasi strategis seperti rumah jabatan bupati/wakil bupati, mess pemkab, gedung diklat, dan masjid Al-Amir. Alasan yang diberikan hanyalah “belum ada tiang, kabel, dan peralatan pendukung”. Pertanyaannya: Mengapa barang dibeli jika infrastrukturnya belum siap? Ini adalah bentuk pemborosan yang disengaja.
Pelanggaran Prinsip Efisiensi & Efektivitas: Kondisi ini bertentangan terang-terangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 4 dan Pasal 6, yang mewajibkan setiap pengadaan menghasilkan barang yang tepat guna, efisien, dan efektif. Membeli 350 lampu tanpa rencana pemasangan adalah antitesis dari prinsip-prinsip tersebut. Uang negara dibelanjakan bukan untuk solusi, tapi untuk menciptakan masalah baru berupa aset idle (menganggur).
Potensi Kerusakan Aset Sebelum Manfaat Dirasakan: Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, perencanaan kebutuhan harus menghubungkan pengadaan masa lalu dengan keadaan berjalan. Kegagalan Setda Banyuasin dalam hal ini menyebabkan peralatan elektronik sensitif disimpan sembarangan di gudang. Risiko kerusakan akibat kelembaban, suhu, atau kelalaian penyimpanan sangat tinggi. Jika rusak sebelum dipasang, maka kerugian negara menjadi ganda: uang habis, barang hancur, fungsi nol.
Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai kurang melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Bagaimana mungkin pengadaan sebesar ini lolos verifikasi tanpa KAK yang memadai dan tanpa rancangan teknis pemasangan? Ini menunjukkan lemahnya budaya perencanaan di tubuh birokrasi Banyuasin.
Vonis Pimred Ali Sofyan: “Ini Pengkhianatan Terhadap Uang Rakyat!”
Menanggapi temuan ini, Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup, Ali Sofyan, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menilai kasus ini adalah contoh klasik dari penyakit kronis birokrasi: obsesi serapan anggaran di atas nalar pelayanan publik.
“Ini bukan lagi soal kesalahan teknis perencanaan,” tegas Ali Sofyan saat dikonfirmasi redaksi, [Tanggal Hari Ini]. “Ketika seorang PPK dengan bangga mengakui bahwa ia membeli 350 lampu sorot hanya karena ‘harus menghabiskan pagu’, itu adalah red flag terbesar dalam tata kelola keuangan daerah. Publik berhak tahu: apakah anggaran belanja modal benar-benar untuk membangun daerah, atau hanya untuk memuaskan indikator kinerja administrasi yang kosong makna? Membeli barang tanpa kegunaan adalah bentuk korupsi pasif yang sama berbahayanya dengan pencurian uang tunai!”
Ali Sofyan menambahkan, alasan “belum ada tiang dan kabel” bukanlah pembenaran, melainkan bukti ketidakmampuan manajemen. “Jika infrastruktur pendukung belum siap, mengapa pengadaan dilakukan? Apakah ini strategi agar uang tidak hangus di akhir tahun? Rakyat tidak butuh lampu sorot yang bersinar di dalam gudang gelap. Rakyat butuh cahaya yang menerangi jalan mereka, bukan menerangi rapor serapan anggaran pejabat!” tanyanya retoris.
Tuntutan Konstruktif: Hentikan Budaya Belanja Buta!
Rajawali News Grup menuntut langkah perbaikan sistemik, bukan sekadar janji penyusunan KAK susulan:
Moratorium Pengadaan Tanpa Studi Kelayakan: Bupati Banyuasin harus mengeluarkan instruksi tegas: TIDAK ADA PENGADAAN BARANG MODAL TANPA DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN DAN RANCANGAN TEKNIS PEMASANGAN YANG VALID. Hentikan kebiasaan “beli dulu, pikirkan nanti”.
Audit Kinerja PA dan PPK: Inspektorat Daerah wajib memeriksa apakah pola “belanja demi pagu” ini terjadi hanya di Bagian Umum Setda atau sudah menjadi praktik umum di SKPD lain. Jika ditemukan pola serupa, sanksi administratif harus ditegakkan.
Immediate Action Plan: Setda Banyuasin harus segera menyusun jadwal pasti pemasangan 346 lampu sorot yang tersisa beserta pengadaan tiang dan kabel pendukungnya dalam waktu maksimal 3 bulan. Jika tidak mampu memasang, kembalikan dana atau mutasikan aset ke SKPD yang membutuhkan. Jangan biarkan aset menganggur.
Reformasi Sistem Perencanaan RKA: Dinas PPKD harus memperketat review RKA SKPD. Usulan belanja modal yang tidak disertai justifikasi kebutuhan riil dan rencana pemanfaatan wajib ditolak mentah-mentah.
Pengadaan lampu sorot Banyuasin yang cacat perencanaan ini adalah cermin buram integritas pengelolaan aset daerah. Jika aparat pengawas internal terus membiarkan budaya “serapan anggaran buta” ini berlanjut, maka kepercayaan publik terhadap kemampuan Pemkab Banyuasin mengelola uang rakyat akan hancur lebur.
Rajawali News akan terus memantau realisasi rekomendasi BPK. Kami tunggu bukti nyata pemasangan lampu-lampu tersebut, bukan sekadar dokumen KAK baru yang dibuat untuk menggugurkan tuntutan audit.
(Tim Investigasi Rajawali News )


