RAJAWALI.NEWS | MURATARA – Sebuah indikasi kuat penyalahgunaan fasilitas negara kembali terendus di wilayah Sungai Jauh, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kali ini, sasaran empuknya adalah program BBM subsidi solar yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah dan sektor vital. Seorang pemilik barcode subsidi berinisial RY melaporkan bahwa kuota subsidinya telah habis digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya, sebuah modus yang mengindikasikan adanya permainan curang di balik layar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.316.89.
Kasus ini bukan sekadar masalah “barcode error” atau gangguan sinyal semata. Di balik layar aplikasi MyPertamina, tersimpan potensi kejahatan kerah putih yang merugikan negara dan rakyat kecil. Ketika seorang warga yang berhak menerima subsidi justru ditolak karena kuotanya “sudah dipakai”, sementara fisik orang tersebut tidak pernah datang ke SPBU, maka ada tangan-tangan nakal yang sedang memanipulasi data demi keuntungan pribadi.
Fakta Lapangan: Barcode Dicuri, Manajer Pasrah, Negara Rugi
Berdasarkan penelusuran awal dan konfirmasi lapangan, berikut adalah fakta-fakta yang mencurigakan:
Transaksi Fiktif Atas Nama Warga Sah:
Korban (RY) menegaskan tidak pernah memberikan akses barcode-nya kepada siapa pun. Namun, saat hendak mengisi solar subsidi, sistem menolak dengan alasan kuota telah terpakai. Ini berarti telah terjadi transaksi pembelian BBM subsidi menggunakan identitas RY secara ilegal. Dalam skema pengawasan BBM satu harga/subsidi, setiap tetes solar harus sesuai dengan penerima manfaat. Jika barcode digunakan tanpa kehadiran fisik pemiliknya, itu adalah bukti kuat adanya kolusi antara oknum petugas SPBU dengan pihak ketiga untuk menjual solar subsidi ke pasar gelap atau kendaraan non-subsidi.
Respons Manajemen yang Tidak Memuaskan:
Saat dimintai konfirmasi, Manajer SPBU 24.316.89 berinisial A hanya menyatakan “kaget” dan beralasan “baru bertugas”. Jawaban ini sangat minim tanggung jawab. Sebagai penanggung jawab operasional, manajer SPBU wajib memiliki kendali penuh atas integritas data transaksi harian. Alasan “baru menjabat” tidak bisa dijadikan tameng untuk lepas tangan dari dugaan pelanggaran yang terjadi di bawah atap stasiun yang dikelolanya. Publik berhak menuntut transparansi log transaksi, bukan sekadar ungkapan keterkejutan.
Pelanggaran Berat Terhadap UU Perlindungan Konsumen & Aturan Migas:
Tindakan menggunakan barcode orang lain tanpa izin melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan. Lebih jauh, jika terbukti dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, ini masuk ranah tindak pidana penipuan dan penggelapan BBM bersubsidi. Sanksinya bukan hanya teguran, tapi bisa berupa pencabutan izin operasi SPBU hingga proses pidana bagi pelakunya.
Vonis Pimred Ali Sofyan: “Ini Pencurian Terstruktur Hak Rakyat Miskin!”
Menanggapi laporan ini, Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup, Ali Sofyan, menilai kasus ini sebagai cerminan rapuhnya pengawasan distribusi BBM subsidi di tingkat hilir. Ia menekankan bahwa subsidi adalah uang rakyat yang tidak boleh dimainkan-mainkan.
“Ini bukan lagi soal kesalahan input data atau bug aplikasi,” tegas Ali Sofyan saat dikonfirmasi redaksi, [Tanggal Hari Ini]. “Ketika barcode warga dicuri dan digunakan untuk transaksi fiktif di SPBU, itu adalah red flag besar. Siapa yang memfasilitasi? Siapa yang menutup mata? Publik berhak tahu: apakah SPBU 24.316.89 benar-benar melayani rakyat miskin, atau justru jadi posko penjualan solar ilegal berkedok subsidi? Mencuri jatah subsidi rakyat sama dengan merampok masa depan mereka!”
Ali Sofyan menambahkan, alibi “manajer baru” tidak relevan dalam penegakan hukum. “Sistem pengawasan SPBU harusnya otomatis dan tercatat digital. Jika ada anomali, seharusnya langsung terdeteksi. Jangan biarkan alasan administratif menjadi pelindung bagi oknum yang bermain curang. Subsidi adalah amanah suci, bukan komoditas dagang oknum!” tanyanya retoris.
Tuntutan Tegas: Audit Forensik & Sanksi Tegas!
Rajawali News Grup bersama elemen masyarakat sipil menuntut langkah konkret:
Audit Forensik Transaksi Barcode RY: Kami mendesak Pertamina Patra Niaga Region III Sumsel dan Hiswana Migas segera melakukan audit mendalam terhadap seluruh riwayat transaksi di SPBU 24.316.89 selama periode terkait. Cek CCTV, cocokkan dengan data GPS kendaraan pengisi, dan identifikasi siapa pengguna asli barcode tersebut.
Laporan Resmi ke Kepolisian: Korban (RY) didorong untuk segera membuat Laporan Polisi (LP) dengan pasal penipuan dan/atau penggelapan. Nomor LP ini penting agar Pertamina dan Hiswana Migas memiliki dasar hukum kuat untuk membekukan sementara operasional SPBU atau mengambil tindakan disipliner.
Evaluasi Total Manajemen SPBU: Pihak Pertamina wajib mengganti atau mengevaluasi kinerja Manajer SPBU 24.316.89 jika terbukti lalai atau terlibat. Jangan biarkan rotasi jabatan menjadi cara untuk menghilangkan jejak pelanggaran.
Perlindungan Whistleblower & Korban: Pastikan identitas korban RY dilindungi dari intimidasi. Berikan kompensasi pemulihan kuota subsidi segera setelah klarifikasi selesai.
Penyalahgunaan barcode BBM subsidi di Muratara adalah serangan terhadap kedaulatan energi rakyat. Jika aparat dan regulator tutup mata, maka kepercayaan publik terhadap program subsidi nasional akan hancur lebur.
Rajawali News akan terus memantau perkembangan kasus ini. Kami tunggu respons tegas dari Polresta Muratara, Pertamina, dan Dinas ESDM Sumsel. Jangan biarkan SPBU jadi sarang korupsi yang memakan hak rakyat kecil!
(Tim Investigasi Rajawali News)


