Prabumulih, Rajawalinews.online
Perencanaan Kebutuhan Sarana Berupa Perlengkapan Peserta Didik Belum
Sepenuhnya Sesuai Dengan Prioritas untuk Pemenuhan Indikator SPM
Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD harus memperhatikan ketentuan terkait
kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang besarannya
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory
spending), dimana salah satunya adalah pengalokasian anggaran fungsi pendidikan
paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran fungsi pendidikan
diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui
pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
Pemerintah Kota Prabumulih TA 2024 dan TA 2025 telah mengalokasikan
anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dalam penyusunan APBD TA 2024 dan 2025.
Anggaran fungsi pendidikan TA 2024 adalah sebesar Rp232.000.026.883,00 dari
anggaran belanja daerah sebesar Rp1.090.797.259.851,00 atau 21,27%. TA 2025 dianggarkan sebesar Rp230.902.396.783,00 dari anggaran belanja daerah sebesar
Rp1.172.636.419.816,00 atau 19,69%. Anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah,
termasuk peningkatan sarpras pendidikan pada satuan pendidikan/sekolah agar setiap
sekolah memiliki prasarana seperti ruang kelas, ruang guru/TU/Kepala Sekolah, ruang
laboratorium, UKS, perpustakaan, tempat ibadah, dan kantin sesuai standar sarpras
pendidikan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 dan kondisi ruang belajar mengajar yang memadai.
Hal ini sejalan dengan tujuan SPM bidang
pendidikan yaitu memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya peserta didik,
mendapatkan pelayanan pendidikan yang minimal sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2024 dan TA 2025 telah menyusun
anggaran fungsi pendidikan terkait kegiatan sarpras pendidikan pada APBD Kota
Prabumulih fisik dan nonfisik yang menjadi prioritas antara lain pembangunan dan
rehab, pembangunan perpustakaan sekolah, pembangunan dan sarana, prasarana dan
utilitas sekolah, pengadaan meubelair sekolah, buku, dan pengadaan perlengkapan
peserta didik dengan rincian pada tabel di bawah ini.


Berdasarkan angka pada tabel 3.4 dan 3.5 di atas menunjukkan terdapat penurunan anggaran belanja sarpras fisik dan kenaikan anggaran belanja sarpras nonfisik SD dan SMP TA 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan anggaran terbesar terjadi pada belanja pembangunan sarpras dan utilitas sekolah serta rehab sedang/berat ruang kelas. Satu sisi kenaikan signifikan terjadi pada pengadaan perlengkapan peserta didik.
Penambahan anggaran pengadaan perlengkapan peserta didik Tahun 2025 dirasakan belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas untuk pemenuhan indikator SPM. Dalam buku saku indikator prioritas SPM Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dhi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencantumkan keterangan bahwa pengadaan perlengkapan peserta didik yang menjadi prioritas SPM adalah pengadaanperlengkapan peserta didik untuk peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Berdasarkan penjelasan dari Kasi Sarpras SD dan SMP bahwa rencana kegiatan sarpras pendidikan dibiayai dari DAK Fisik dan APBD. Usulan kegiatan sarpras pendidikan pada sekolah yang dibiayai oleh DAK Fisik ditentukan pemerintah pusat berdasarkan data Dapodik sekolah. Sedangkan perencanaan anggaran kegiatan yang berasal dari Dana APBD berdasarkan proposal dari sekolah, usulan dari anggota dewan (pokir), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Proposal dan usulan tersebut disinkronisasikan dengan ketersediaan anggaran dan diverifikasi dengan mengecek langsung ke lapangan terkait kondisi sekolah.
Penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pengadaan perlengkapan peserta didik baru mulai dianggarkan pada Tahun 2025. Pada awal anggaran pengadaan perlengkapan peserta didik dianggarkan sebesar Rp4.502.918.817,00 untuk seragam SD dan sebesar Rp2.008.452.150,00 untuk seragam SMP. Sekitar bulan Mei 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan tambahan anggaran karena anggaran sebelumnya belum memenuhi kewajiban mandatory spending bidang Pendidikan. Tambahan anggaran tersebut sebesar Rp6.558.400.000,00. Atas tambahan anggaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan anggaran pembangunan RKB SMPN 13 sebesar Rp230.000.000,00, sedangkan sisa sebesar Rp6.328.400.000,00 ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan permintaan dari Wali Kota untuk menambah pengadaan seragam sekolah yang awalnya masing-masing siswa mendapatkan satu stel seragam menjadi dua stel seragam.
Permintaan Wali Kota didasarkan bahwa pengadaan seragam sekolah merupakan salah satu program prioritas Kepala Daerah. Data dari Dapodik tarikan per September 2025 menunjukkan kondisi prasarana pendidikan pada sekolah-sekolah belum sepenuhnya memadai. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki prasarana sesuai standar seperti pada tabel di bawah ini.


Data dari Dapodik juga menunjukkan bahwa dari 724 ruang kelas SD, sebanyak 52,90% dalam kondisi rusak. Sedangkan untuk SMP dari 354 ruang kelas, sebanyak 29,94% dalam kondisi rusak. Berdasarkan data dari Dapodik tersebut, prioritas pemenuhan indikator SPM yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah adalah terkait pembangunan prasarana pendidikan dan rehab ruang sekolah dalam rangka menjamin kelancaran proses belajar mengajar disekolah.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal meyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuaidengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaaan peserta didik;
b. Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 pada pada Lampiran 5.1.2.f. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksudkan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang Pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya.
Permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan kebutuhan sarana berupa perlengkapan peserta didik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas untuk pemenuhan indikator SPM mengakibatkan belanja fungsi pendidikan guna mendukung kualitas, akses, dan pemenuhan indikator SPM tidak tercapai.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. TAPD kurang cermat mengevaluasi rencana anggaran peningkatan sarpras pendidikan dalam rangka pemenuhan indikator SPM; dan
b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menggunakan data sarpras pendidikan yang mutakhir dalam menyusun prioritas peningkatan sarpras guna mendukung kualitas, akses, dan pemenuhan indikator SPM.
Atas permasalahan tersebut, Wali Kota Prabumulih menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.
BPK merekomendasikan Wali Kota Prabumulih agar memerintahkan:
a. TAPD untuk mengevaluasi rencana anggaran peningkatan sarpras pendidikan dalam rangka pemenuhan indikator SPM; dan
b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun prioritas peningkatan sarpras guna mendukung kualitas, akses, dan pemenuhan indikator SPM menggunakan data sarpras pendidikan yang mutakhir.
Red.














