PRABUMULIH —
Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu dan paruh waktu di Kota Prabumulih kini menjadi sorotan tajam. Di balik seremoni pelantikan, muncul pertanyaan serius mengenai validitas data, kesesuaian formasi, serta penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai janggal dan berpotensi menyalahi aturan.
Berdasarkan penelusuran awal Rajawali, terdapat indikasi bahwa tidak seluruh data P3K yang dilantik benar-benar sesuai dengan riwayat kerja dan kualifikasi sebenarnya. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara jabatan sebelumnya dengan formasi P3K yang kini disandang.
Beberapa kasus yang mengemuka antara lain:
Penjaga sekolah yang sebelumnya tidak memiliki tugas administratif, tiba-tiba dilantik sebagai tenaga administrasi P3K.
Guru agama yang tidak pernah menjalankan fungsi administrasi sekolah, beralih status menjadi tenaga administrasi.
Tenaga yang bukan guru kelas, namun masuk dalam formasi tenaga administrasi tanpa kejelasan dasar penempatan.
Tenaga teknis yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi dan ketentuan formasi.
Sejumlah sekolah menerima penempatan P3K yang tidak sejalan dengan kebutuhan riil sekolah, sementara sekolah lain justru kekurangan tenaga.
Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidakterbukaan dalam proses verifikasi data, pemetaan kebutuhan, hingga penetapan formasi P3K, baik untuk kategori penuh waktu maupun paruh waktu. Padahal, secara regulasi, P3K seharusnya diangkat berdasarkan data riil, masa kerja, kualifikasi pendidikan, serta kebutuhan instansi, bukan sekadar pemenuhan kuota.
Jika dugaan ini benar, maka persoalan P3K di Prabumulih bukan sekadar masalah administratif, melainkan berpotensi menjadi masalah tata kelola pemerintahan dan integritas sistem kepegawaian.
Relawan Pembela Prabowo: Jangan Cederai Program Nasional
Menanggapi polemik tersebut, Ali Sofyan, Relawan Pembela Prabowo, menyampaikan pernyataan tegas. Ia menilai bahwa program P3K merupakan kebijakan nasional strategis yang tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik menyimpang di daerah.
> “Program P3K adalah kebijakan Presiden untuk menata aparatur negara secara profesional dan berkeadilan. Jika di daerah justru muncul dugaan manipulasi data dan penempatan yang tidak sesuai aturan, ini jelas mencederai semangat Presiden,” tegas Ali Sofyan.
Ia menambahkan bahwa validitas data merupakan kunci utama dalam pelaksanaan P3K.
> “Kalau data awalnya tidak valid, maka hasilnya pasti bermasalah. Jangan sampai yang benar-benar mengabdi puluhan tahun justru tersingkir, sementara yang tidak sesuai kualifikasi malah diloloskan,” ujarnya.
Ali Sofyan juga meminta agar instansi terkait tidak alergi terhadap pengawasan publik.
> “Kami mendukung penuh jika dilakukan investigasi dan audit menyeluruh. Ini demi menjaga marwah program P3K dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Rajawali Akan Lakukan Investigasi Mendalam
Rajawali menegaskan akan melakukan investigasi mendalam dengan menelusuri data P3K di Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, serta melakukan verifikasi langsung ke seluruh sekolah di wilayah tersebut. Investigasi akan difokuskan pada:
Keabsahan data riwayat kerja P3K,
Kesesuaian formasi dengan latar belakang dan tugas sebelumnya,
Proses verifikasi dan rekomendasi penempatan,
Dugaan pelanggaran terhadap regulasi P3K.
Persoalan ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan nasional secara jujur, transparan, dan berkeadilan. Publik kini menunggu: apakah polemik ini akan dibuka secara terang, atau justru dibiarkan menjadi bom waktu dalam sistem pendidikan Prabumulih.
(red)
