Jonggol Kabupaten Bogor, Rajawali News– Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan belanja BBM Subsidi Bio Solar untuk truk angkut sampah di UPT Pengelolaan Sampah Wilayah II Jonggol, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, menjadi sorotan serius. Temuan adanya ketidaksesuaian pertanggungjawaban belanja BBM dengan data digitalisasi MyPertamina sebesar Rp1.132.939.504,00 memunculkan tanda tanya besar terkait tata kelola dan pengawasan penggunaan uang negara.
Berdasarkan data pemeriksaan, pada Tahun Anggaran 2023 UPT Pengelolaan Sampah Wilayah II Jonggol merealisasikan pembelian BBM Subsidi Bio Solar sebesar Rp2.086.811.000,00. Namun, hasil pengujian database digitalisasi BBM menunjukkan transaksi yang tercatat hanya sebesar 140.275,22 liter senilai Rp953.871.496,00. Selisih mencapai lebih dari Rp1,13 miliar inilah yang menjadi perhatian dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat yang berwenang.
Selain itu, ditemukan pula indikasi lemahnya pengendalian penggunaan barcode MyPertamina Subsidi, antara lain adanya barcode kendaraan yang digunakan lebih dari satu kali dalam sehari dengan total pengisian melebihi 100 liter, serta adanya transaksi pembelian Bio Solar menggunakan barcode kendaraan UPT di SPBU selain SPBU yang menjadi mitra kerja sama.
Ketua Pimpinan Cabang Bogor LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), A. Marpaung, SH, mengecam keras kondisi tersebut.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Ketika ada selisih pertanggungjawaban mencapai lebih dari Rp1 miliar dan terdapat transaksi yang tidak wajar, maka harus ada pengusutan secara menyeluruh untuk memastikan ke mana aliran BBM subsidi dan uang negara tersebut digunakan. Jangan sampai ada pihak yang bermain dan berlindung di balik lemahnya pengawasan,” tegas A. Marpaung, SH.
Menurutnya, BBM subsidi merupakan fasilitas yang dibiayai negara dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap liter penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Kami mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk membuka secara terang benderang persoalan ini dan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan penggunaan barcode MyPertamina. Apabila ditemukan adanya unsur penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, maka aparat penegak hukum harus bergerak tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
KCBI menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dan meminta agar persoalan dugaan ketidaksesuaian pertanggungjawaban BBM subsidi tersebut tidak berhenti pada klarifikasi semata.
Dengan adanya temuan transaksi yang tidak sesuai dengan data digitalisasi serta lemahnya pengendalian barcode MyPertamina, publik kini menunggu langkah konkret dari pihak terkait untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Langkah Pasti, Tindakan Nyata” — KCBI mengawal setiap rupiah uang rakyat agar tidak hilang tanpa jejak
(Y)
