MUARA ENIM — Dugaan pelanggaran serius dalam proses tender proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim kian menguat. Temuan terkait ketidaksesuaian persyaratan teknis peralatan utama dan personel manajerial dengan Lembar Data Pemilihan (LDP) memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Relawan Pembela Prabowo, Ali Sofyan.
Ali Sofyan menilai, persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kelalaian administratif semata. Ia menyebut adanya indikasi pembiaran yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kualitas infrastruktur publik.
“Kalau peralatan tidak sesuai, bahkan ada bukti sewa yang tidak sah, lalu personel yang dicantumkan berbeda identitas antara SKK dan KTP, ini bukan sekadar ceroboh. Ini sudah masuk kategori dugaan manipulasi yang dibiarkan,” tegas Ali Sofyan kepada wartawan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, sedikitnya delapan paket pekerjaan terindikasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Enam di antaranya menggunakan dokumen peralatan sewa yang tidak sah, sementara dua paket lainnya tidak menyediakan peralatan sesuai ketentuan LDP. Tak hanya itu, pada satu paket strategis, ditemukan ketidaksesuaian identitas tenaga ahli antara Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) dengan dokumen pribadi seperti KTP dan ijazah.
Ironisnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan justru mengakui tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap dokumen-dokumen krusial tersebut. Bahkan, perbandingan sederhana antara SKK dan identitas personel pun luput dilakukan dalam proses evaluasi.
Ali Sofyan menegaskan, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 junto Perpres Nomor 12 Tahun 2021, khususnya terkait profesionalitas, pencegahan kolusi, serta larangan penyampaian dokumen palsu.
“Kalau aturan sudah jelas, tapi dilanggar dengan pola yang berulang, publik berhak curiga. Apakah ini sekadar ketidakmampuan, atau ada kepentingan yang bermain?” ujarnya.
Dampak dari lemahnya evaluasi ini tidak main-main. Pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada tujuh paket proyek jalan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas pelayanan publik.
Ali Sofyan mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Ia juga meminta Bupati Muara Enim tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi mengambil langkah konkret terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk. Pengadaan bisa jadi ajang formalitas, bukan lagi proses yang menjamin kualitas dan akuntabilitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Muara Enim dikabarkan telah menyatakan sependapat dengan hasil temuan dan berjanji akan menindaklanjuti. Namun publik kini menunggu, sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar janji administratif di atas kertas.
(red)
