Pertemuan bersama Pemkab Tanah Laut dan BPH Migas di Balai Desa Tabonio diwarnai tuntutan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran bagi nelayan.
Tanah Laut – Rajawalinews.online
Puluhan nelayan Desa Tabonio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah mengevaluasi pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Nomor 68.708002 Desa Tabonio. Desakan tersebut muncul menyusul dugaan ketidaktepatan penyaluran solar bersubsidi yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh nelayan yang berhak menerima.
Aspirasi itu disampaikan dalam kegiatan verifikasi yang digelar di Balai Desa Tabonio, Selasa (1/7/2026) sekitar pukul 10.00 WITA. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Terpadu sekaligus Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, serta dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Kumdag), perwakilan Kecamatan Takisung, Kepala Desa Tabonio, unsur Kepolisian, Koramil, perwakilan Pertamina, aliansi mahasiswa, para nelayan setempat, serta pihak pengelola SPBUN.
Dalam forum tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah keluhan mengenai mekanisme penyaluran solar bersubsidi yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPBUN agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berpihak kepada nelayan yang menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.
“Kami meminta pengelola SPBUN dievaluasi karena penyaluran solar bersubsidi dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan,” apabila terdapat temuan hal tersebut menjadi tanggung jawab APH serta Pertamina, ujar salah seorang perwakilan nelayan dalam forum tersebut.
Usai pertemuan, sejumlah warga mendatangi area SPBUN untuk kembali menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Situasi sempat memanas, namun tetap berlangsung kondusif berkat pengamanan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP.
Sebagai bentuk keseriusan atas laporan yang disampaikan, warga juga menyerahkan dokumen berisi rekomendasi beserta data pendukung, termasuk barcode dan identitas penerima BBM subsidi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan verifikasi dan pendalaman oleh instansi pemerintah serta pihak berwenang dalam mengevaluasi sistem penyaluran solar bersubsidi di SPBUN Nomor 68.708002 Desa Tabonio.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBUN Tabonio belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan para nelayan. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengelola guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai dengan prinsip jurnalistik.
Red.
