Modus Pecah Paket Proyek Jalan Lingkungan di Prabumulih Terbongkar, Pengadaan Langsung Jadi Sorotan BPK

banner 120x600

 

Prabumulih, Rajawalinews.online

Pengadaan Tiga Paket Pekerjaan Belanja Modal JJI pada Dinas Perkim Tidak
Dikonsolidasikan LRA Pemkot Prabumulih Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Modal Rp.196.431.507.985,00 dengan realisasi sebesar Rp156.203.969.355,27 atau
79,52%. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Modal JJI sebesar
Rp92.877.408.107,27, di antaranya terdapat pada Dinas Perkim sebesar
Rp16.517.511.000,00.

Konsolidasi pengadaan barang/jasa merupakan strategi pengadaan
barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan barang/jasa sejenis
untuk mengoptimalisasi pengadaan. Paket-paket pekerjaan sejenis yang secara
lokasi, sifat barang/jasa, serta waktu pelaksanaan yang relatif sama dapat
digabungkan atau dikonsolidasikan menjadi satu paket pekerjaan.

Tujuan dilakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa adalah

1) meningkatkan efisiensi,

2) mengurangi biaya,

3) menyederhanakan proses, dan

4) meningkatkan kualitas proses pengadaan. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan
barang/jasa dilaksanakan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia sampai dengan pelaksanaan kontrak.

Konsolidasi tersebut dapat dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.Hasil pemeriksaan atas paket pekerjaan pengadaan langsung pada Dinas
Perkim menunjukkan terdapat tiga paket pekerjaan yang memiliki sifat pekerjaan
yang sejenis, berada dalam lokasi yang sama, dan rentang waktu yang berdekatan
namun tidak dikonsolidasikan menjadi satu paket pekerjaan. Pemaketan/konsolidasi
pekerjaan tersebut seharusnya memungkinkan untuk dilakukan mengingat jenis pekerjaan yang sama berupa pembangunan jalan lingkungan dengan spesifikasi teknis yang sama, sehingga tidak memerlukan keahlian khusus yang berbeda di tiap titiknya.

Ketiga lokasi jalan paket tersebut merupakan satu kesatuan lingkungan yang
saling berhubungan, mobilisasi alat berat dan material dapat dilakukan secara
sekaligus jika dikelola oleh satu penyedia. Penelusuran lebih lanjut atas DPA Dinas
Perkim menunjukkan paket pekerjaan tersebut telah dipisah dan memang tidak
dikonsolidasikan sejak tahap penyusunan DPA. Perincian dapat dilihat pada tabel
Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat irisan waktu pelaksanaan pada
bulan Juli 2025, di mana ketiga paket pekerjaan tersebut dikerjakan secara
bersamaan oleh tiga penyedia yang berbeda di lokasi yang berdekatan, yang
berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam koordinasi lapangan.

Ketiga paket tersebut jika dikonsolidasikan, total nilai pengadaan menjadi sebesar
Rp447.665.000,00 sehingga metode pemilihan penyedia seharusnya dilakukan
melalui tender/seleksi, bukan pengadaan langsung.
Berdasarkan konfirmasi kepada PPK pada Dinas Perkim menyatakan bahwa
pekerjaan tersebut dianggarkan dan direalisasikan secara terpisah karena merupakan usulan kegiatan dari bidang pada Dinas Perkim. Selain itu, biasanya usulan tersebut juga merupakan salah satu hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

PPK tidak melakukan verifikasi ke lapangan sehingga tidak mengetahui bahwa lokasi pekerjaan tersebut merupakan lokasi yang sama dan berdekatan. Namun, PPK menyampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan paket yang
sejenis dalam lokasi yang sama dan rentang jangka waktu yang berdekatan
sebenarnya dapat dikonsolidasikan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa PA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

2) Pasal 11 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

3) Pasal 20 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari
Tender/Seleksi;

4) Pasal 21:
a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan,
dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ; dan

b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
melalui Penyedia poin 6.1 Konsolidasi oleh PPK yang antara lain menyatakan
bahwa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK dengan menggabungkan
paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket
yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Pelaksanaan pekerjaan jalan pada Dinas Perkim tidak efisien secara waktu dan
biaya; dan

b. Pemkot Prabumulih kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penawaran
harga pekerjaan yang kompetitif dalam proses tender.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas Perkim selaku PA belum mengawasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan kerjanya secara memadai; dan

b. PPK pada Dinas Perkim belum mematuhi ketentuan terkait konsolidasi
pengadaan barang/jasa dalam melakukan pemaketan pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, Wali Kota Prabumulih menyatakan sependapat
dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya.BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Prabumulih agar
memerintahkan Kepala Dinas Perkim untuk:

a. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya secara
memadai; dan
b. Menginstruksikan PPK pada Dinas Perkim untuk mematuhi ketentuan terkait
konsolidasi pengadaan barang/jasa dalam melakukan pemaketan pekerjaan.

 

Red.

banner 325x300