HERI AS KETUA DPD IWO I LAHAT ANGKAT BICARA KERJA JURNALIS DILINDUNGI UU PERS NO 40 1999, OKNUM PEJABAT PEMKOT PRABUMULIH JANGAN BERGAYA PREMAN!

banner 120x600

 

Prabumulih, Rajawalinews.online

Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Prabumulih diduga bersikap arogan, menantang wartawan di acara publik, dan stafnya menggebrak meja saat wartawan datang meminta klarifikasi di kantor dinas.

Seorang wartawan berinisial SN mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat berupaya meminta klarifikasi kepada seorang kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Insiden tersebut diduga berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya diterbitkan mengenai pejabat dan instansi terkait.

Menurut pengakuan SN, persoalan bermula saat dirinya bertemu dengan kepala dinas tersebut dalam sebuah acara besar beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, sang pejabat diduga menunjukkan sikap kurang ramah dan terkesan menantang di hadapan banyak orang.

Wartawan berinisial SN bertemu Kadis Pendidikan di sebuah acara besar. Tanpa sebab jelas, pejabat tersebut menunjukkan sikap arogan dan menantang SN di hadapan banyak orang. SN menduga ini berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya dimuat mengenai kinerja Dinas Pendidikan.

Guna meluruskan persoalan, SN berinisiatif mendatangi kantor dinas yang bersangkutan untuk meminta penjelasan secara langsung. Namun, alih-alih mendapatkan klarifikasi, suasana pertemuan disebut berlangsung tegang. Salah seorang staf di kantor dinas tersebut bahkan diduga sempat menggebrak meja di hadapan SN.

“Seharusnya persoalan ini bisa dibicarakan dengan baik. Saya datang untuk meminta penjelasan, bukan mencari keributan. Kalau memang keberatan dengan pemberitaan, silakan sampaikan keberatan atau gunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar SN 21-11-2026 kepada awak media ini”.

Menanggapi dugaan insiden tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO I) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan HERI AS , 22-11-2026 angkat bicara dan mengecam keras sikap yang dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik serta berpotensi menghambat kerja jurnalistik.”Kami mengecam keras segala bentuk intimidasi, sikap arogan, maupun tindakan yang terkesan mengintimidasi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pejabat publik seharusnya terbuka dan mengedepankan dialog, bukan menunjukkan sikap menantang atau membiarkan suasana intimidatif di lingkungan kantor pemerintahan. Jika ada pemberitaan yang dinilai keliru, tempuh mekanisme hak jawab atau hak koreksi sesuai aturan, bukan dengan tekanan,” tegas HERI AS.

HERI AS mengingatkan seluruh pejabat publik agar memahami dan menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat.”Tugas wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jangan ada oknum pejabat maupun staf instansi pemerintah yang mencoba menghalang-halangi kerja jurnalistik dengan cara-cara intimidatif seperti menantang di depan umum atau menggebrak meja,” tegas HERI AS.

Ia menekankan bahwa tindakan yang menghambat tugas jurnalistik memiliki konsekuensi hukum pidana yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. “Perlu diingat, dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Jika keberatan dengan suatu pemberitaan, undang-undang sudah menyediakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan cara premanisme atau intimidasi di kantor dinas,” pungkasnya.

 

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

 

NITA YUPIKA

“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

banner 325x300