Bekasi, Rajawalinews – Terkait pengelolaan parkir oleh Karang Taruna Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi melalui vidio aplikasi tiktok yang sudah viral di media sosial ditanggapi serius Ketua LSM Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Zuli Zulkipli, SH, menurutnya, disaat pandemi idealnya Karang Taruna Desa Jayamukti bersinergi dalam peningkatan ekonomi masyarakat bukan malah sebaliknya.
“Segera berhentikan aturan yg menyulitkan masyarakat.
Kepala desa wajib mengevaluasi aturan hukum yang ada di wilayahnya,” tegas Zuli Senin 03/01/2022 melalui pesan watsapp.
Saat ditanya bagaimana dengan dana hasil parkir yang sudah terkumpul ? dirinya tegas menjawab, ya wajib ada peraturan desa (Perdes).
“Terkait dana hasil parkir yang sudah terkumpul, jangan ada yang di tutupi tentang dana itu dan kalau perlu setiap bulan di umumkan secara tertulis. Terlebih lagi itu harus ada Perdesnya sebagai payung hukum, kalau tidak ada itu melanggar hukum,” tukasnya.
Sementara dari salah satu sumber dari warga sekitar mengatakan, kalau Ketua Karang Taruna Desa Jayamukti sudah habis masa jabatannya.
“Jabatan Ketua Karang Taruna sudah habis, tapi sampai saat ini belum ada pemilihan lagi, saya ga tahu alasannya kenapa ” kata sumber Senin 03/01/2022 yang mohon namanya tidak di publikasikan.
Awak mediapun langsung konfirmasi ke mantan ketua Karanga taruna Desa Jaya mukti Feri, Minggu 09/01/2022.
Feri mengatakan, Saya saat ini bukan ketua Karang Taruna lagi, sejak bulan September 2021, namun saya sampai sekarang tidak diberikan tembusan berupa surat pembekuan atau pemberhentian nya,, terkait pengelolaan perkir di Pasar Bersih sejak saya menjabat ketua Karang Taruna sudah ada yang di kelola oleh perorangan, namun di catut nya nama Karang Taruna Desa Jaya mukti dalam karcis nya saya tidak tahu, jelasnya.
