Kuningan, rajawalinews.online – Proyek rehabilitasi jalan Ciawigebang – Suganangan yang seharusnya memperbaiki akses dan memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan masalah serius. Berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.11.745.896,83. Angka ini menjadi sorotan tajam, mengingat proyek ini dilaksanakan dengan anggaran besar namun gagal memberikan hasil yang sesuai dengan kontrak.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. KZJ dengan nilai kontrak Rp.2.498.707.000,00 ini seharusnya sudah selesai dengan kualitas yang memenuhi standar. Namun, kenyataannya, hasil pekerjaan yang telah dibayar secara penuh menunjukkan adanya kekurangan volume yang tidak sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan. Pekerjaan ini dinyatakan telah selesai 100% dan diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima (BASTPP), tetapi temuan audit menunjukkan adanya selisih yang signifikan.
Pengawasan Dinas PUTR Dipertanyakan, Kekurangan Volume Terlewatkan
Kekurangan volume pekerjaan ini mengindikasikan adanya kelalaian besar dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek ini, Dinas PUTR seharusnya memonitor jalannya pekerjaan secara rinci untuk memastikan bahwa tidak ada pembayaran yang melebihi volume pekerjaan yang sebenarnya. Namun, ketidakcermatan dalam pengawasan membuat kekurangan tersebut tidak terdeteksi hingga audit dilakukan.
Penyedia Tidak Sesuai Kontrak, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Penyedia pekerjaan, PT KZJ, juga harus bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap kontrak yang telah disepakati. Keberhasilan proyek bukan hanya soal penyerahan fisik, tetapi juga tentang ketepatan dalam memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak. Kekurangan volume yang ditemukan seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak penyedia agar lebih berhati-hati dan mematuhi standar yang telah disepakati dalam setiap proyek pemerintah.
Kerugian Negara yang Harus Segera Dikembalikan
Tingginya kekurangan volume yang ditemukan seharusnya segera ditindaklanjuti dengan proses pengembalian dana ke kas daerah. Pemerintah Kabupaten Kuningan harus bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini, termasuk memerintahkan Kepala Dinas PUTR untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti masalah ini agar kerugian negara dapat dipulihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya temuan ini, pemerintah harus lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama pada proyek-proyek yang melibatkan dana publik. Kegagalan dalam pengawasan hanya akan merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (Redaksi)
