Kuningan, rajawalinews.online – Transparansi pengelolaan anggaran Pemerintah kembali dipertanyakan setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023 mengenai adanya tumpang tindih penggunaan dana di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan.
Untuk mendapatkan klarifikasi terkait penyimpangan anggaran perjalanan dinas, tim redaksi Rajawalinews berusaha menemui Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda, Eva Nurafifah, SE., M.Si., pada Kamis, (2/01/2025). Dimana sebelumnya, tim telah menghubungi Eva melalui pesan WhatsApp untuk mengatur pertemuan.
Namun, upaya konfirmasi ini berujung pada ketiadaan respons, yang memperburuk kesan terhadap pelayanan publik.
Berdasarkan komunikasi awal, Kabag Umum Eva seharusnya menerima tim redaksi yang tiba di ruang kerjanya pukul 13.00 (setelah jam istirahat makan siang), dengan tujuan memperoleh klarifikasi mengenai penggunaan anggaran Rp.48 juta untuk konsumsi dalam perjalanan dinas luar daerah.
Sesampainya di ruangannya, Eva tidak ada. Sekretaris pribadinya memberi tahu bahwa kedatangan tim akan segera disampaikan, dan tim diminta menunggu.
Setelah menunggu lebih dari 30 menit, tidak ada kejelasan mengenai kapan Kabag Umum dapat ditemui. Tim redaksi kemudian mencoba menghubungi Eva melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon, namun tidak mendapat respons.
Menunggu hingga pukul 14.30 tanpa perkembangan, tim redaksi memutuskan meninggalkan ruang kerja Kabag Umum. Kurangnya komunikasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai itikad baik pejabat terkait dalam memberikan penjelasan kepada publik.
Kegagalan dalam memberikan jawaban dan pelayanan yang layak kepada media, sebagai perpanjangan suara masyarakat, hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sikap tidak kooperatif ini menjadi tamparan keras terhadap pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kuningan. Jika terus berlanjut, kredibilitas pemerintah daerah semakin tercoreng dan menimbulkan ketidakpercayaan di mata publik. (Redaksi)
