KUNINGAN – Rajawalinews.online. Persoalan pembongkaran bangunan sekolah yang diduga dilakukan sebelum terbitnya izin penghapusan aset daerah menjadi sorotan. Kondisi tersebut mendapat perhatian Sekretaris Jenderal Forum Wartawan Kuningan (Forwaku), Asep Saepudin, yang turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi bangunan sekolah sekaligus menggali informasi terkait proses pembongkarannya.
Dari hasil penelusuran di lapangan, persoalan ini diduga berkaitan dengan belum selesainya proses administrasi perizinan pembongkaran aset milik pemerintah daerah. Sementara itu, bangunan sekolah sudah terlanjur dibongkar untuk kepentingan pelaksanaan program revitalisasi atau rehabilitasi sekolah.
Asep Saepudin menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset dan penyelenggaraan pendidikan.
Menurutnya, program revitalisasi sekolah merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan prosedur pengelolaan barang milik daerah.
“Jangan sampai niat baik membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan justru menimbulkan persoalan baru karena proses administrasinya tidak diselesaikan terlebih dahulu. Aturan harus tetap menjadi pedoman, bukan justru diabaikan karena alasan mengejar waktu pekerjaan,” tegas Asep.
Ia juga menyoroti adanya persoalan koordinasi antardinas yang diduga menyebabkan proses perizinan pembongkaran berjalan lambat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, BPKAD masih menunggu kelengkapan data aset, sementara data dari perangkat daerah terkait disebut belum sepenuhnya diterima.
Di sisi lain, pihak sekolah menghadapi keterbatasan waktu pengerjaan proyek revitalisasi yang memiliki tenggat 120 hari kerja. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah berada dalam situasi sulit antara menunggu proses perizinan dan mengejar target penyelesaian pekerjaan.
Asep menegaskan, jangan sampai kepala sekolah maupun panitia pelaksana di lapangan menjadi pihak yang harus menanggung seluruh konsekuensi akibat persoalan koordinasi dan lambannya proses birokrasi.
“Kalau memang ada keterlambatan dalam proses administrasi, harus ditelusuri di mana kendalanya. Jangan sampai pihak sekolah yang berada di lapangan justru menjadi pihak paling rentan disalahkan, sementara persoalan koordinasi dan kewenangan antarinstansi tidak pernah dievaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta BPKAD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengajuan izin pembongkaran, status dokumen yang telah diajukan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembongkaran tersebut.
Menurut Asep, pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh aktivitas pembongkaran dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, termasuk memperhatikan aspek keselamatan kerja dan pertanggungjawaban aset daerah.
Ia berharap Bupati Kuningan dapat melakukan evaluasi terhadap koordinasi perangkat daerah agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang menyangkut kepentingan pendidikan.
“Jangan sampai anak-anak menjadi korban lambannya birokrasi. Kita mendukung pembangunan dan revitalisasi sekolah, tetapi jangan sampai pembangunan dilakukan dengan mengabaikan aturan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian, bukan membiarkan sekolah berjalan sendiri menghadapi persoalan administrasi,” tandasnya.
Forwaku berharap persoalan ini segera mendapat penjelasan dan penyelesaian dari seluruh pihak terkait. Transparansi, kepastian prosedur, dan tanggung jawab masing-masing instansi diperlukan agar program revitalisasi pendidikan dapat berjalan tanpa menyisakan persoalan hukum maupun administrasi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada BPKAD Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, serta pihak sekolah terkait.
/Red














