Panji RAMBO — Rakyat Bela Prabowo — Berkibar di Bumi Sriwijaya
Banyuasin, Sumatera Selatan —
Aroma busuk dugaan korupsi berjamaah kembali tercium di tubuh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Bendera RAMBO (Rakyat Bela Prabowo) kembali berkibar di bumi Sriwijaya setelah Ketua DPD RAMBO Sumsel, Ali Sopyan, mengendus adanya praktik penyalahgunaan anggaran pada belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang justru dibiayai dari APBD, padahal kendaraan tersebut berstatus pinjam pakai dan digunakan oleh pihak luar pemerintahan.
Dugaan ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data hasil pemeriksaan keuangan, Pemkab Banyuasin pada Tahun 2024 menganggarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8,68 miliar dan merealisasikan Rp7,92 miliar atau 91,21%. Dari jumlah itu, Bagian Umum Sekretariat Daerah merealisasikan Rp2,92 miliar untuk belanja suku cadang kendaraan dinas.
Namun, yang menggemparkan adalah temuan bahwa sebanyak 10 kendaraan dinas berstatus pinjam pakai kepada pihak luar — termasuk instansi nonpemerintah — justru masih dibebankan biaya pemeliharaannya ke APBD sebesar Rp134.207.853.
Pemkab Bayarkan Perawatan Mobil yang Dipakai Orang Lain
Padahal, aturan sudah jelas.
Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 menyatakan bahwa selama masa pinjam pakai, semua biaya operasional dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak peminjam, bukan pemerintah daerah.
Artinya, pembayaran tersebut melanggar hukum dan prinsip efisiensi keuangan negara.
Ironisnya, semua itu terjadi dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang menyetujui pengeluaran untuk kendaraan di luar kendali Pemkab.
PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pun diduga ikut bermain mata karena tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum dana dicairkan.
> “Ini bukan sekadar keteledoran administratif. Ini adalah indikasi kuat penyimpangan keuangan daerah yang dilakukan secara berjamaah, berlapis, dan terstruktur,” tegas Ali Sopyan, Ketua DPD RAMBO Sumsel.
“Uang rakyat dipakai untuk merawat kendaraan yang bahkan tidak digunakan oleh pejabat Banyuasin sendiri. Ini jelas tindakan memalukan.”
Modus Lama, Pola Baru: Korupsi Berkedok Pemeliharaan
Menurut RAMBO Sumsel, pola ini menjadi modus klasik korupsi terselubung di banyak daerah — menggoreng anggaran pemeliharaan barang milik daerah yang sebenarnya sudah dipinjamkan ke pihak luar.
Dengan alasan administratif, oknum pejabat bisa menyisipkan klaim fiktif di pertanggungjawaban belanja.
“Ini jelas pemborosan anggaran. Jika dibiarkan, akan menular ke sektor lain,” ujar Ali Sopyan. “Sekretaris Daerah harus diperiksa, karena pengeluaran tidak mungkin cair tanpa tanda tangan dan otoritasnya.”
RAMBO Desak Penegak Hukum Turun Tangan
Atas temuan tersebut, RAMBO Sumsel mendesak KPK, Kejaksaan Tinggi Sumsel, dan BPK RI untuk segera melakukan audit investigatif dan penelusuran aliran dana Rp134 juta yang digunakan untuk memelihara kendaraan pinjam pakai tersebut.
> “Kita bicara soal moral dan kejujuran birokrasi. Kalau uang rakyat disikat lewat celah kecil begini, itu bukan lagi kelemahan sistem, tapi bukti ada gerombolan pejabat yang main berjamaah,” pungkasnya.
Bupati Banyuasin disebut sependapat dengan temuan BPK dan berjanji menindaklanjuti rekomendasi. Namun publik menilai janji itu belum cukup, karena kasus seperti ini sering berulang tanpa efek jera.
RAMBO menegaskan akan mengawal proses hukum hingga seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan administrasi.
Rakyat Menunggu Tindakan Nyata
Bagi rakyat Banyuasin, kasus ini bukan sekadar angka Rp134 juta.
Ini soal mental pejabat yang tega menilap uang daerah untuk kepentingan pihak lain.
Gerakan RAMBO Sumsel memastikan tidak akan berhenti sampai oknum pelaku korupsi berjamaah di Banyuasin dibuka ke publik dan diproses hukum.
(red)
