Muara Enim, rajawalinews.online – Bau amis dugaan penyimpangan kembali tercium dari dapur birokrasi Kabupaten Muara Enim. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan gamblang mengungkap fakta mengejutkan:
Rp.1.423.880.722,82 uang rakyat raib Digorok gerombolan pejabat bangsat sehingga tak jelas dalam realisasi belanja perjalanan dinas pada 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Angka fantastis ini bukan sekadar kesalahan administrasi; ini adalah pukulan telak bagi kepercayaan publik dan indikasi kuat adanya pemborosan anggaran yang tak terkendali. Hal tersebut sudah menjadi santapan pejabat atau Penjahat.
BPK, sebagai institusi pengawas keuangan negara, memang telah mengeluarkan “rekomendasi”. Namun, apakah sebatas rekomendasi cukup untuk mengembalikan miliaran rupiah yang sudah terlanjur lenyap?
BPK hanya meminta Bupati Muara Enim untuk “memerintahkan” Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas terkait agar menindaklanjuti. Pertanyaannya,
- mengapa penyimpangan masif ini bisa terjadi di 23 SKPD tanpa terdeteksi sejak awal?
- Apakah pengawasan internal selama ini hanya macan kertas?
Daftar SKPD yang terlibat pun tidak main-main, meliputi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan; Dinas Sosial; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perikanan; Dinas Perhubungan; Dinas Perdagangan; hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Ini menunjukkan bahwa patologi pemborosan anggaran sudah merata di hampir setiap lini pemerintahan daerah.
Rekomendasi BPK terasa begitu lunak dan normatif di tengah kerugian negara yang sedemikian besar. Bupati Muara Enim diminta membuat surat perintah, lalu Kepala SKPD diminta membuat surat instruksi kepada PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran. Prosedur birokrasi yang berbelit ini justru terkesan memberi ruang bagi para oknum untuk bersembunyi di balik tumpukan kertas.
- Apakah ini jaminan uang rakyat akan kembali?
- Atau hanya sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif semata?
Masyarakat Muara Enim berhak menuntut lebih dari sekadar “rekomendasi”
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, setiap rupiah anggaran seharusnya digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi bancakan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi sekadar slogan, melainkan keharusan mutlak.
Pertanyaan besar yang menggantung di benak publik adalah: Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian miliaran ini?
Akankah ada sanksi tegas yang diberikan kepada para pelaku, atau kasus ini akan berakhir seperti banyak kasus serupa sebelumnya, menguap begitu saja tanpa penyelesaian yang konkret?
Bupati Muara Enim harus menunjukkan ketegasannya, bukan hanya dengan surat perintah, melainkan dengan tindakan nyata yang berpihak pada keadilan dan kepentingan rakyat.
Jika tidak, maka skandal perjalanan dinas ini hanya akan menjadi babak baru dalam drama pemborosan anggaran yang tak pernah usai. (Redaksi)
