Indramayu, rajawalinews.online —
Eksekusi pengosongan gedung Graha Pers Indramayu (GPI) berakhir memalukan. Tim eksekutor dari Pemkab Indramayu terpaksa mundur setelah gagal menunjukkan bukti sah kepemilikan gedung. Ratusan wartawan yang hadir justru mengusir Satpol PP dan pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari lokasi.
Rencana pengosongan itu semula dikomandoi berdasarkan surat perintah Sekda Indramayu, Aep Surahman. Namun, saat perwakilan BKAD, Rio Sumantri, diminta menunjukkan sertifikat kepemilikan, ia bungkam.
“Kalau tidak bisa menunjukkan dokumen resmi, lebih baik bubar,” tegas Tomi Susanto, Sekretaris Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), di hadapan tim eksekusi.
Sikap arogan Pemkab yang mengancam pengosongan paksa justru dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers. Gedung GPI, yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Wartawan, dibangun tahun 1985 dan selama puluhan tahun menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan jurnalis lokal.
Ketua FKJI, Asmawi, menyebut langkah Bupati Lucky Hakim sebagai tindakan tanpa dasar hukum yang sah. Ia mengungkap bahwa gedung tersebut bukan aset Pemkab, melainkan milik Desa Sindang.
“Bupati hari ini sedang menghancurkan warisan sejarah yang dibangun dengan semangat kolaboratif oleh pendahulunya,” ujar Asmawi geram.
Ketua PWI Indramayu, Dedy Musashi, menyebut upaya eksekusi sebagai bentuk penindasan terhadap lembaga pers. Ia juga menyinggung peran penting wartawan dalam capaian prestasi Kabupaten Indramayu di masa lalu.
Kekisruhan sempat memanas. Namun wartawan tetap bersikukuh menolak segala bentuk intervensi tanpa dasar hukum. Tim eksekutor akhirnya meninggalkan lokasi, dikawal sorakan wartawan yang menilai Pemkab telah mempermalukan diri sendiri.
Sampai berita ini diturunkan, Pemkab belum memberikan klarifikasi resmi atas kegagalan eksekusi dan dasar kepemilikan gedung GPI. ( Redaksi)
