Target Pendapatan RSUD Bayu Asih Melambung, Realisasi Jeblok! Utang Rp68,46 Miliar, Kas BLUD Cuma Rp616 Juta

banner 120x600

PURWAKARTA, Rajawali News— Perencanaan pendapatan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bayu Asih menjadi sorotan tajam. Target pendapatan pelayanan kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2025 dipatok tinggi, namun realisasinya justru jauh dari target. Di saat yang sama, kewajiban lancar rumah sakit malah membengkak hingga Rp68,46 miliar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, RSUD Bayu Asih dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025 (audited) mencatat realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp188.039.490.841, atau hanya 83,95 persen dari anggaran sebesar Rp224 miliar.
Artinya, terdapat target pendapatan sekitar Rp35,96 miliar yang tidak tercapai.
Persoalannya bukan semata-mata target yang meleset. Hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa penetapan target pendapatan RSUD Bayu Asih belum sepenuhnya didasarkan pada data potensi yang realistis dan informasi yang telah terkonfirmasi.
Target Dinaikkan, Dasarnya Dipertanyakan
RSUD Bayu Asih menetapkan target pendapatan Jasa Layanan TA 2025 yang meningkat 33,34 persen dibandingkan realisasi TA 2024.
Bahkan setelah perubahan APBD, target dinaikkan lagi menjadi Rp224 miliar, atau bertambah Rp23,69 miliar (11,92 persen) dibandingkan target APBD murni sebesar Rp198,66 miliar.
Salah satu komponen terbesar adalah pendapatan pelayanan pasien BPJS.
Target pelayanan pasien BPJS ditetapkan sebesar Rp196,23 miliar, sementara realisasinya hanya Rp171,16 miliar atau 87,23 persen.
Yang lebih mencolok, target tersebut sudah dipatok 27,40 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan BPJS TA 2024 yang hanya mencapai Rp154,03 miliar.
Pertanyaannya: seberapa kuat dasar perhitungan ketika target dinaikkan sedemikian tinggi?
Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa penyusunan target pendapatan BPJS antara lain didasarkan pada tren kenaikan kunjungan pasien sejak 2023 hingga 2024, isu kenaikan tarif BPJS dari INA-CBGs menuju INA-DRGs yang diperkirakan naik sekitar 10 persen, serta rencana bantuan pemerintah provinsi untuk pembangunan gedung pelayanan baru.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, kenaikan tarif BPJS tersebut belum ditetapkan oleh BPJS.
Dengan demikian, salah satu asumsi penting yang digunakan dalam menyusun target ternyata belum memiliki kepastian saat tahun anggaran berjalan.
Rp7 Miliar Jampis, Realisasi Nol Rupiah
Kejanggalan perencanaan juga terlihat pada pendapatan pelayanan pasien Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa (Jampis).
RSUD Bayu Asih menganggarkan pendapatan Jampis sebesar Rp7 miliar. Namun hingga akhir 2025, realisasinya tercatat Rp0.
Lebih menarik lagi, berdasarkan hasil pemeriksaan, penganggaran tersebut hanya didasarkan pada informasi secara lisan yang menyatakan bahwa Pemkab Purwakarta telah mengalokasikan anggaran pembayaran Jampis sebesar Rp7 miliar.
RSUD Bayu Asih disebut tidak melakukan konfirmasi apakah anggaran tersebut benar-benar telah dialokasikan dalam APBD Pemkab Purwakarta.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan belum optimal karena masih menggunakan informasi yang relatif belum dapat dipastikan kebenarannya.
Pendapatan Tak Tercapai, Kewajiban Malah Meledak
Masalah menjadi semakin serius ketika target pendapatan yang tidak tercapai tersebut berhadapan dengan kewajiban rumah sakit.
RSUD Bayu Asih diketahui memiliki kewajiban lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp43,98 miliar.
Namun, bukannya menurun, kewajiban tersebut justru meningkat menjadi Rp68,46 miliar pada 31 Desember 2025.
Artinya, kewajiban lancar mengalami kenaikan sekitar 55,69 persen dalam satu tahun.
Di sisi lain, posisi kas BLUD pada akhir 2025 hanya sebesar Rp616,15 juta, sedangkan piutang pasien BPJS mencapai Rp18,77 miliar.
Kontras angka tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan likuiditas RSUD Bayu Asih dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Utang mencapai Rp68,46 miliar, tetapi kas yang tersedia hanya Rp616 juta.
Belanja Modal Rp22,66 Miliar di Tengah Beban Utang
Hasil pemeriksaan juga menyoroti strategi pengelolaan keuangan RSUD Bayu Asih sepanjang 2025.
RSUD Bayu Asih dinilai belum memiliki strategi optimal untuk melunasi kewajiban lancar tahun 2024. Salah satunya terlihat dari tidak adanya kajian atau analisis untuk melakukan rasionalisasi belanja pada 2025.
Pada saat kewajiban tahun sebelumnya masih menjadi beban, RSUD Bayu Asih justru merealisasikan belanja modal peralatan dan mesin dalam jumlah signifikan pada periode Januari hingga Maret 2025.
Belanja tersebut antara lain mencakup 15 paket belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai Rp22,67 miliar.
Di sinilah persoalan pengelolaan keuangan menjadi semakin menarik untuk dicermati.
Ketika kewajiban lancar tahun sebelumnya mencapai hampir Rp44 miliar, kemampuan kas terbatas, dan target pendapatan belum pasti, keputusan melakukan belanja modal dalam jumlah besar pada awal tahun membutuhkan dasar perencanaan dan analisis kemampuan keuangan yang kuat.
Alarm Pengelolaan Keuangan BLUD
Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang saling berkaitan: target pendapatan yang agresif, sebagian asumsi belum pasti, realisasi pendapatan yang hanya 83,95 persen, kewajiban lancar yang melonjak, serta kas BLUD yang sangat terbatas.
Dari sisi angka, situasinya cukup kontras.
Target pendapatan: Rp224 miliar
Realisasi pendapatan: Rp188,04 miliar
Pendapatan tidak tercapai: sekitar Rp35,96 miliar
Kewajiban lancar 2024: Rp43,98 miliar
Kewajiban lancar 2025: Rp68,46 miliar
Kas BLUD 31 Desember 2025: Rp616,15 juta
Piutang BPJS: Rp18,77 miliar
Belanja modal peralatan dan mesin: Rp22,67 miliar
Angka-angka tersebut setidaknya menunjukkan bahwa persoalan RSUD Bayu Asih tidak berhenti pada target pendapatan yang gagal dicapai. Ada persoalan lebih besar mengenai akurasi perencanaan pendapatan, strategi pengendalian belanja, dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.
Publik tentu patut mendapatkan penjelasan bagaimana target pendapatan sebesar Rp224 miliar ditetapkan, mengapa target Jampis Rp7 miliar bisa masuk dalam perencanaan tanpa konfirmasi anggaran yang memadai, serta bagaimana strategi rumah sakit menghadapi kewajiban lancar yang telah menembus Rp68,46 miliar.
Sebab, dalam pengelolaan BLUD, target bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Target harus dibangun berdasarkan potensi pendapatan yang terukur, asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kemampuan keuangan yang nyata.
Ketika target terlalu tinggi sementara realisasi tertinggal dan kewajiban justru terus membengkak, alarm pengelolaan keuangan layak dinyalakan.

(red)

banner 325x300
error: Content is protected !!