BANDUNG Rajawali News— Jagat pendidikan di Jawa Barat kembali diguncang kabar miring. Klaim sepihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menyatakan telah menjalin kerja sama dengan 751 sekolah swasta dalam program Sekolah Swasta Kebersamaan (SSK), dibantah keras oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat. Tanpa tedeng aling-aling, BMPS menyebut klaim tersebut sebagai informasi bohong alias hoaks.
Ketua BMPS Jawa Barat, Dr. H. A. Agus Sriyanta, M.Pd., menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi kerja sama masif seperti yang digemborkan oleh pemerintah. Fakta di lapangan justru menunjukkan ketidaksiapan sistem dan transparansi data yang dipertanyakan.
”Kami menyatakan bahwa itu masih hoaks, itu tidak betul. Kalau (data) 700 itu ada, silakan tunjukkan ke publik, bukan ke kami! Tunjukkan sekolah mana saja yang sudah bekerja sama,” ujar Agus dengan nada tinggi saat dikonfirmasi media.
Menurut Agus, dari ratusan sekolah yang diklaim, Pemprov Jabar baru menandatangani contoh kesepakatan (pilot project) dengan dua sekolah saja. BMPS selaku wadah organisasi bagi para pemilik yayasan dan penyelenggara sekolah swasta justru merasa ditinggalkan dalam proses perumusan kebijakan strategis ini.
Sengkarut Anggaran: Angka Rp 100 Ribu yang Mencekik Sekolah Swasta
Investigasi lebih mendalam terhadap skema SSK ini justru membongkar persoalan yang lebih krusial: ketidakrealistisan anggaran. Dalam draf yang dipelajari BMPS, kontribusi pemerintah menetapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp 1,5 juta dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp 100 ribu per bulan. Ironisnya, sekolah yang ikut serta dilarang keras memungut biaya tambahan dari orang tua murid.
Angka ini dinilai BMPS sangat tidak relevan dan berpotensi mematikan operasional sekolah swasta.
- Beban Operasional Tinggi: Berbeda dengan sekolah negeri yang seluruhnya disubsidi, sekolah swasta harus membiayai mandiri gaji guru, perawatan gedung, biaya listrik, hingga pengembangan fasilitas.
- Subsidi yang ‘Mencekik’: Menghapus hak sekolah swasta untuk memungut biaya di luar angka Rp 100 ribu dianggap sebagai kebijakan yang tidak membumi dan buta terhadap realitas biaya pendidikan modern.
”Uang seratus ribu rupiah untuk SPP operasional sekelas swasta itu sangat tidak mencukupi. Kebutuhan sekolah swasta itu banyak. Sekarang bagaimana dengan SPP seratus ribu tapi kita tidak bisa memungut lagi?” kritik Agus tajam.
Desakan Transparansi Publik
BMPS Jabar mendesak Pemprov Jabar untuk menghentikan klaim-klaim politik di media sebelum duduk bersama dengan pihak yayasan penyelenggara. Sebagai pemegang mandat sah dari ribuan sekolah swasta di Jawa Barat, BMPS meminta pemerintah membuka data 751 sekolah tersebut secara transparan guna menghindari kegaduhan di masyarakat dan kalangan orang tua murid.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan dan Pemprov Jawa Barat terkait data valid 751 sekolah yang diklaim telah bekerja sama tersebut.
(Tim Redaksi/Investigasi)
