BOGOR, Rajawali News—– Sorotan tajam mengarah pada kinerja Pemerintah Desa Mampir menyusul temuan sejumlah kejanggalan dan indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan. Pimpinan Redaksi Rajawali News Group, Ali Sofyan, menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dan informasi yang cukup untuk mempertanyakan integritas manajemen pemerintahan desa yang dipimpin oleh Asep Supini.
“Kami melihat adanya pola yang sangat mencurigakan. Mulai dari prosedur pengadaan yang tidak transparan hingga laporan pertanggungjawaban yang tertutup dari publik. Ini menyangkut hak masyarakat dan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional dan legal,” tegas Ali Sofyan dalam pernyataan resmi yang diterbitkan, Rabu (08/04).
Menurut Ali Sofyan, sebagai pers yang independen, Rajawali News Group memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menyampaikan fakta kepada publik. “Kami tidak berbicara tanpa dasar. Data yang kami miliki menunjukkan adanya celah yang diduga dimanfaatkan, dan ini harus dijawab oleh pihak yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Kades Asep Supini Pilih Bungkam, Wartawan Diabaikan
Untuk mendapatkan kejelasan dan keseimbangan berita, tim liputan Rajawali News Group telah berupaya maksimal melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Mampir, Bapak Asep Supini, melalui jalur resmi dan pesan WhatsApp.
Namun ironisnya, upaya tersebut menemui jalan buntu. Hingga berita ini diturunkan, tercatat berbagai pertanyaan krusial yang diajukan awak media terkait dugaan pelanggaran dan pengelolaan dana desa, sama sekali tidak dijawab.
Bahkan, Kepala Desa terkesan bungkam total, menghilang, dan dengan sengaja mengabaikan pesan yang dikirimkan. Sikap penutupan diri ini justru menimbulkan tanda tanya besar dan memperkuat persepsi publik bahwa ada hal-hal yang berusaha ditutup-tutupi.
Pernyataan Tegas Pimred Ali Sofyan
Merespons sikap Kades yang tidak kooperatif tersebut, Ali Sofyan kembali menegaskan prinsip kerja Rajawali News Group.
“Kami sangat menyesalkan sikap Bapak Asep Supini. Sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, beliau memiliki kewajiban konstitusional untuk terbuka dan memberikan akuntabilitas. Menghindar, membungkam, atau mengabaikan pertanyaan wartawan bukanlah solusi. Justru sikap itu semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” ujar Ali Sofyan dengan tegas.
Lebih lanjut, Ali Sofyan menekankan bahwa pintu dialog tetap terbuka demi kebenaran.
“Pintu kami tetap terbuka lebar. Jika Bapak Asep Supini merasa dirugikan atau memiliki data pembantah yang valid, kami sangat siap memuatnya secara proporsional. Namun selama beliau memilih diam, maka publik berhak menilai sendiri. Rajawali News Group akan terus melakukan investigasi mendalam dan memuat fakta apa adanya demi hak masyarakat akan informasi yang benar dan akurat,” pungkas Ali Sofyan.
Hingga saat ini, kasus ini terus menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti apakah Kepala Desa Mampir akan segera bersikap terbuka atau tetap memilih bersembunyi di balik kebisuan.
(Tim red)
