Kuningan, rajawalinews.online – Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari perumahan yang sudah dibangun di Kabupaten Kuningan bernilai sekitar Rp.429 miliar belum tercatat dalam neraca daerah. Temuan ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023, yang menyoroti lemahnya pengelolaan aset daerah, terutama dari sektor perumahan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sejumlah pengembang telah menyerahkan aset fisik kepada pemerintah daerah, pengelolaan administrasinya belum berjalan optimal. Puluhan pengembang perumahan telah mengirimkan PSU seperti jalan lingkungan, drainase, taman, dan fasilitas sosial kepada pemerintah daerah.
Namun demikian, hingga akhir tahun 2023, sebagian besar aset tersebut belum disertifikasi dan belum diakui secara resmi sebagai milik Pemda dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya hambatan serius pada aspek legalitas yang seharusnya menjadi syarat utama pencatatan aset dalam sistem keuangan pemerintah.
Salah satu kendala utama terletak pada belum lengkapnya dokumen pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemda. Tanpa dokumen tersebut, proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan, sehingga aset tidak memiliki legalitas formal yang diperlukan untuk dicatat dalam neraca.
Akibatnya, tidak tercatatnya aset tersebut bukan hanya masalah administratif, tetapi berdampak lebih luas pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kekayaan daerah. Tanpa sertifikat dan pencatatan resmi, keberadaan aset menjadi rentan terhadap perlindungan, pelestarian, hingga kehilangan fungsi layanan publiknya.
Lebih jauh lagi, masalah mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, baik dalam perencanaan, pendataan, hingga penertiban pasca-penyerahan. Pemerintah daerah diminta bertindak cepat untuk menertibkan legalitas aset dan menjadikan sertifikasi sebagai prioritas dalam upaya pengamanan aset milik publik. (Redaksi/G)
