Kuningan, rajawalinews.online –
Kunjungan Bupati Kuningan ke pelosok-pelosok desa belakangan ini mengungkap fakta memilukan: masih banyak rumah warga miskin yang tidak layak huni dan belum pernah tersentuh bantuan pemerintah. Padahal, berbagai program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah dijalankan bertahun-tahun, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Ironisnya, rumah-rumah yang rusak parah tersebut justru luput dari perhatian, sementara laporan pelaksanaan program mengklaim target telah terlampaui.
Salah satu fakta yang mencuat adalah tunggakan pembayaran program Rutilahu dari APBD Kabupaten Kuningan tahun 2022. Dari total anggaran lebih dari Rp.6 miliar untuk 350 unit rumah, sebesar Rp.1,5 miliar belum dibayarkan kepada toko penyuplai bahan bangunan dan kepada masyarakat penerima untuk biaya HOK (Hari Orang Kerja). Masing-masing penerima dijanjikan bantuan Rp.17,5 juta, dengan rincian Rp.15 juta untuk bahan bangunan dan Rp.2,5 juta untuk HOK. Hingga kini, pembayaran tersebut mandek dengan alasan “gagal bayar”.
Namun, anggaran untuk program lain di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) terus mengalir, terutama untuk proyek pembangunan jalan ke pemukiman. Diduga, di sinilah celah permainan anggaran dimanfaatkan oleh oknum kabid, kepala dinas, hingga pihak ketiga, termasuk dalam jaringan program aspirasi anggota dewan.
Data resmi menunjukkan capaian program Rutilahu yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir tergolong tinggi:
– 2019: target 1.678 unit, terealisasi 1.642 unit
- 2020: target 2.100 unit, terealisasi 1.447 unit
– 2021: target 1.000 unit, terealisasi 3.924 unit
– 2022: target 1.009 unit, terealisasi 564 unit
– 2023: target 1.000 unit, terealisasi 854 unit
Total dari target RPJMD sebanyak 6.778 unit, realisasi bahkan mencapai 8.431 unit rumah atau setara 124,38 persen. Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan masih banyak warga yang tinggal di rumah tak layak, seolah program tersebut tidak pernah hadir.
Dugaan Manipulasi dan Praktik Curang
Wakil Ketua PEKAT IB Kabupaten Kuningan, Donny Sigakole, menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Rutilahu. Ia menyebut program ini telah menyimpang dari tujuan awal dan berubah menjadi ajang bagi-bagi uang yang dibungkus dengan embel-embel bantuan sosial.
“Ini bukan lagi program bantuan untuk rakyat miskin yang rumahnya rusak. Tapi program bagi-bagi duit. Malah rumah yang rusak parah jangan diperbaiki dulu, biar terlihat masih banyak yang rusak, agar bantuan tetap datang tiap tahun,” ujar Donny.
Ia menuding proses penentuan penerima bantuan tidak adil dan sarat nepotisme. RT, LPM, dan perangkat desa disebut bebas menentukan siapa yang mendapat bantuan, sering kali mengutamakan keluarga sendiri. Bahkan, untuk rumah yang hanya rusak ringan seperti plafon tripleks atau kusen jendela, tetap diberi bantuan, sementara rumah yang nyaris roboh diabaikan.
Modus Bisnis dalam Bantuan Sosial
Lebih lanjut, Donny mengungkap adanya praktik tak wajar dalam proses pengadaan material. LPM desa diduga bekerja sama dengan toko bangunan tertentu, yang bersedia menyuplai bahan dengan imbalan fee. Rapat kesepakatan harga antara toko dan warga penerima bantuan diskenariokan seolah-olah transparan, dengan dokumentasi video, foto, dan ditandatangani oleh perwakilan DPKPP, korfas provinsi, Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa, dan camat. Namun faktanya, harga barang di semua desa nyaris identik dan jauh di atas harga pasar.
“Harusnya bisa dapat 10 sak semen, tapi karena harga dinaikkan sepihak dengan alasan ‘diutangin dua bulan’, warga hanya dapat 5 sak. Tidak ada dasar hukum soal mark up karena alasan dihutangkan,” beber Donny.
Lebih mencurigakan lagi, satu toko bangunan di wilayah Kramatmulya disebut menguasai lebih dari 70 persen kuota penyediaan material di Kabupaten Kuningan. Hal ini mengindikasikan adanya dominasi dan praktik oligopoli yang melibatkan oknum di dinas.
Tak hanya soal harga dan penerima yang tidak tepat sasaran, kualitas bahan bangunan pun dinilai buruk. Banyak rumah bantuan yang tak bertahan lama karena materialnya jauh di bawah standar kementerian. Sementara itu, rumah-rumah warga miskin yang kondisinya paling darurat justru tidak tersentuh bantuan.
“Ini jadi modus. Rumah yang benar-benar nyaris ambruk tidak akan pernah dibantu. Karena kalau dibantu, tidak ada lagi alasan untuk minta bantuan tahun depan. Jadinya dibiarkan rusak agar tetap bisa dimasukkan dalam proposal,” katanya.
Melihat fenomena ini, Donny bahkan berencana membentuk satuan tenaga sosial dengan tema “Bantu Bupati Menolong Rakyat Susah”, tanpa menggunakan dana pemerintah. Ia mengklaim sudah memiliki dana dari hibah dan donatur dengan nilai miliaran, tinggal dilaksanakan saja.
“Kalau niatnya benar-benar mau bantu orang tidak mampu, pahalanya luar biasa. Allah akan ganti seribu kali lipat. Tapi ini malah ambil hak orang tidak mampu,” tegasnya. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
