Tikus Berdasi Dinas PUTR Kerjakan Proyek Korupsi Lintah Darat
Kalimantan Barat- Ketapang || Media Rajawalinews.online ‘’
Tim inti Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Putra Daerah ‘Jumadi’ mengatakan tegas dan lantang pada Tim Pemburu Fakta dan Berita Rajawalinews (RN) Jum’at (03/09/21).” Berkuasa serta merajalela Korupsi adanya kesempatan dalam jabatan strategis untuk melakukan tindakan korupsi Membabi Buta, faktor-faktor kurangnya pengawasan dari pihak terkait dan orang disekelilingnya dapat bagian atau uang tutup mulut, oknum DPUTR Korupsi dalam kegiatan Proyek, diam dan diam dalam Korupsi.
Tentunya ini akan merugikan golongan Masyarakat Kecil dan miskin, kekuasaan Korupsi dalam jabatan HalaL, Haram dan Hantam. Kesempatan jalan faktor jabatan vital, dia merasa dirinya memiliki power untuk mengendalikan bawahannya, diperintah untuk mengumpulkan pundi-pundi uang untuk kepuasan pimpinan atau Uang ceperan. Dari hasil memangkas Dana Proyek Penunjukan Langsung (PL) dan Tender yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Lemah dan miskin, ditengarai berkelakuan seperti lintah darat, mengisap anggaran negara serakus-rakusnya Penguasa kebijakan Korupsi dalam Proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kab.Ketapang Kalimantan Barat (Kalbar).
Itu gizi, vitamin dan Energi. Racun yang faktual bukan cerita burung dari mulut ke mulut, itu perkara demokrasi DPUTR Kab.Ketapang Kalbar laksana Lintah darat, kami dari LAKI Indonesia akan lanjut ungkap dan membongkar manuver Korupsi Jaringan yang terstruktur dan masif. Korupsi Bak Lintah Darat terhadap anggaran negara dalam pembangunan untuk kemakmuran masyarakat di makan pejabat penguasa lintah Darat untuk kepentingan pribadi dan rekan-rekannya memperkaya diri sendiri.
Ikwalnya, Proyek terutama Di Bidang Cipta Karya (CK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Ketapang. Proyek pekerjaan Barau dan Timbun serta Rambat Beton Ambruk dan Ambulradul di RT.09/RW.03 Kelurahan Kauman Kab.Ketapang. Akibat kurangnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ketapang. PPTK nya Pak Beny, Kabidnya Pak Tito. Celakanya lagi, Nama Gang Tidak ada dan Nama jalan juga tidak ada, yang lebih celaka 12 nya lagi Plang pengumuman informasi Kegiatan Proyek milik Dinas PUTR Ketapang Tidak ada, indikatornya adalah Proyek siluman milik Dinas PUTR atau Proyek Lintah Darat. Ujarnya lanjut,” Saya melaporkan pekerjaan tersebut ke Dinas Perkim-LH, sehingga pihak Dinas Perkim-Lh turun ke lapangan yaitu Kabid Sutiadi beserta rekannya langsung ke lapangan, faktanya bukan proyek milik Perkimk-LH. “Itu kegiatan Proyek milik Dinas PUTR bukan punya kami,”katanya Kabid Perkim-LH, Sutiadi.Cs.
Terpisah “Jumadi mendatangi DPUTR di bidang CK dan menanyakan kepada Mislianto selaku Stap Utama CK di DPUTR mengatakan,” Benar itu proyek kita.”ujar Mislianto mengakuinya. Jumadi juga melaporkan bahwa proyek itu ambruk dan Ambullradul dan mempertanyakan lanjut,”Siapa pelaksana kegiatan proyek? Mislianto mengatakan,”Tidak tau dan Plang informasi Proyek memang tidak ada,” tegasnya Mislianto Stap Utama CK. Proyek di DPUTR Ketapang tidak jelas dalam melaksanakan kegiatan Proyek dengan sumber Keuangan Negara untuk kemakmuran rakyat, pembangunan bersumber dari keuangan rakyat kembali ke rakyat dari pajak rakyat. Kira sudinya Penegak Hukum untuk memanggil dan memeriksa kebijakan laksana Proyek Lintah Darat,”pungkas tegas Kordinator LAKI Jumadi.
Semoga saja Pejabat di internal penguasa dalam kekuasaan di Dinas PUTR Ketapang segera di periksa dan di Adili agar keuangan Negara untuk percepatan pembangunan Daerah tercapai dan terwujud dengan visi dan Misi Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Korupsi di Dinas PUTR sangat luar biasa dan meresahkan.*## (Yan)
