Rajawali news Grup Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup Mengendus ada nya dugaan Rampok anggaran belanja BBM Terkoordinir secara masip Pasalnya Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Sudah berusaha untuk kompirmasi langsung namun hal tersebut disepelahkan bahkan surat kompirmasi No: 012/KONF – RWL / I / 2026 Termasuk di lampiri dua berkas pun tidak di jawab Surat kompirmasi tersebut
Sehingga berita ini terpaksa di muat apa adanya . Pasalnya
Pertanggung jawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Pengadaan BBM pada Dinas LH Tidak Sesuai dengan Kondisi yang Senyatanya Sebesar Rp7.340.925.615 LRA TA 2023 (audited) menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.631. 616.930.685,00 dari anggaran sebesar Rp2.825.508.207.189,00 atau mencapai
93,14%. Realisasi tersebut diantaranya merupakan belanja Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp53.289.637.247,dari anggaran sebesar Rp 65.960. 904.840, atau mencapai
80,79%.
Berkaitan dengan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas TA 2022, LHP BPK atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi TA 2022 Nomor
30B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 mengungkapkan permasalahan
“Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada UPTD PSA Burangkeng Dinas
Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya” dengan rincian sebagai berikut.
a. Penunjukan langsung PT TPW tidak didukung dengan upaya pemastian kewajaran harga
sehingga terindikasi pemborosan sebesar Rp4.823.696.239,;
b. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran BBM lemah serta bukti pembelian sebesar
Rp12.126.336.239,tidak sesuai kondisi senyatanya;
c. Terdapat indikasi penggunaan uang yang tidak sah minimal sebesar Rp2.046.400.000,
(Rp1.920.400.000,00+Rp126.000.000,00) atas bukti pembelian BBM yang tidak
senyatanya.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bekasi agar
memerintahkan:
a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran agar :
