Kalimantan Barat Ketapang ‘’ Rajawalinews online ‘’
Kedua kalinya terbit pemberitaan di Media Rajawalinews (RN) Group ikwal pemberitaan korupsi berkedok proyek jalan pertanian aliran duit bersumber Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Alam Pakuan di Kec.Sandai Kab.Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang disinyalir dirampok gerombolan oknum pejabat bandit Pj. Kades Alam Pakuan di Kec.Sandai, pada Selasa (28/12/21) Pj.Kades Alam Pakuan beserta Camat Sandai terindikasi menciptakan permainan di atas bajingan bandit kelas batman untuk menutupi kebobrokannya dalam menjalankan aksi korupsi menghantam keuangan Negara berkedok proyek jalan pertanian yang di kelola Pj.Kades dan Camat Sandai.
Menggunakan jasa salah satu Wartawan Media online NUSANTARA News 86, sebut namanya Supli alias Supri yang mana beberapa pekan yang lalu pernah membuat gaduh dan aib mencoreng nama Wartawan yang konon katanya di hajar salah satu pengusaha kayu di Kec. Sandai akibat ulah dan sepak terjang bertaring panjangnya, ada apa dia mengklarifikasi pemberitaan RN dan menyebut nama Media RN Group miring. Berapa nominal rupiah didapatnya? Disinyalir Indikasi Supli atau Supri oknum wartawan bocor keliling dan masuk angin membeck dan membeckingi Pj.Kades dan Camat. Disinyalir indikasi kuat korupsi berkedok proyek jalan pertanian yang tersorot sebagian kecil duit ADD-DD. Supli alias Supri dijadikan alat atau Kacung untuk menutupi indikasi perbuatan melawan hukum mengarong dan membegal duit ADD-DD menggunakan power kekuasaan serta jabatan dengan laporan penyerapan anggaran abal-abal.
Dikatakan M.Sandi Aktivis lingkungan asli putra daerah Ketapang pada RN,” Proyek jalan lingkungan pertanian, kegiatan proyek ada 2 paket, proyek tahap.1 bangunan badan jalan ke pertanian sebesar ± Rp.150 juta dengan aliran keuangan ADD Desa Alam Pakuan, panjang proyek jalan pertanian 900.M dan lebar 3.M. Paket proyek tahap.2 panjang 400.M anggaran ± Rp.50 juta,”
Saat dikonfirmasi lanjut Sandi mengatakan,‘’ Sumber keuangan ADD yang di kelontorkan ± Rp.200 juta mengatasnamakan proyek pembangunan badan jalan pertanian itu dikemanakan? Proyek jalan pertanian tahap 1 dan 2 dikerjakan asal-asalan dan hasilnya tidak sempurna, Duit ADD ± Rp.200 juta yang katanya untuk sewa alat berat buat jalan jenis Exscavator, sedangkan sepengetahuan kami alat tersebut digratiskan dan tidak bayar menurut keterangan dari Humas PT. BMS yang membantu meminjamkan Alat berat untuk buat badan jalan pertanian Desa Alam Pakuan tersebut.”papar lanjut Sandi.’’
Yang lebih ironisnya lagi warga masyarakat yang membantu mengerjakan proyek jalan pertanian Desa Alam Pakuan selama 1 minggu, 1 orang hanya di bayar Rp.150 ribu/orang. Pj. Kades Nurdin alias Sadik tidak pernah bersosialisasi dalam pembangunan proyek jalan pertanian itu dan tidak pernah menyampaikan secara transparan dalam Musdes (Musyawarah Desa) berapa besar anggaran pembangunan dalam objek Desa Alam Pakuan tersebut.
Hasil himpunan data permulaan dari keterangan Pak RT, Kadus, Kasi Perencanaan dan BPD Alam Pakuan, dalam kegiatan paket proyek Desa Alam Pakuan yang tau dan mengetahui hanya Pj.Kades dan Bendaharanya, ironisnya lagi proyek jalan pertanian yang mana menelan aliran ADD ±Rp.200 juta tersebut masih kurang 200 M. Sudah 2 kali dianggarkan dengan uang ADD, namun alat berat excavator yang digratiskan untuk membantu masyarakat setempat dari PT.BMS Sandai dicatut dan dimasukan ke dalam anggaran ADD.
Disinyalir ada apa, pencairan tahap 2 anggaran ADD tahun 2021 bisa cair sedangkan fisik proyek masih samar-samar dan carut marut terindikasi terendus Camat Sandai beserta Pj.Kades Alam Pakuan ikut berperan serta dalam kejahatan korupsi aliran Duit ADD Alam Pakuan dengan pola berkedook proyek jalan pertanian, ini adalah bentuk kejahatan luarbiasa. ADD adalah milik pembangunan Desa, periksa dan tangkap sang pengarong dan Begal Hak keuangan pembangunan Desa dan duit kesejahteraan masyarakat kecil dan miskin. Aliran keuangan ADD modus proyek Desa, masyarakat sangat kecewa dan meradang, dengan apa yang telah dilakukan Pj.Kades Alam Pakuan dan Camat Sandai dalam penyerapan keuangan ADD yang sarat akan kesan dan pesan namun tidak menunjukan keberpihakan untuk kesejahteraan masyarakat Alam Pakuan. Periksa Kejahatan Korupsi pengkhianat serta pecundang masyarakat kecil bersama kuasa dalam jabatannya.” pungkasnya Sandi.
Terpisah ditambahkan Ketua Unit WRC.(Watch Relation of Corrupton) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Kab.Ketapang Kalbar ‘Yan Fullar,” Semoga saja oknum APH (Aparat Penegak Hukum) bisa mengembangkan temuan yang ada agar lebih terbuka, ini pintu celah awal untuk memeriksa kejahatan korupsi berkedok proyek ADD-DD, semoga saja Tipikor dan Piksus Kejari Wilayah Hukum Ketapang Kalbar memberantas sang pengkhianat korupsi keuangan ADD Hak-Hak warga miskin dan kecil di dalam pelosok Desa. Seorang pelaku Korupsi, dia berlaku sopan dan santun untuk menutupi apa yang di lakukannya untuk kepentingan dirinya bersama rekannya untuk meghantam keuangan Hak masyarakat dari Dana ADD-DD,” timpalnya Ketua W.R.C unit Ketapang Kalbar ‘Yan Fullar’.*##(Kunti)
