Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tindak Lanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel

Lubuk Linggau 20 Desember 2024 rajawalinews group.Com corruption wacth

Pemkot Lubuk Linggau telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK pada
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Lubuk Linggau TA 2022, antara lain Wali
Kota Lubuk Linggau agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD bersama Kepala SKPD untuk mengevaluasi
   kesesuaian klasifikasi penganggaran pada APBD TA 2023 khususnya terkait kegiatan
   pemeliharaan aset tetap, kegiatan untuk perolehan aset tetap, kegiatan pemberian hibah
   kepada instansi vertikal, dan kegiatan pemberian bantuan sosial;
2. Kepala BPKAD untuk merevisi standar harga dalam peraturan wali kota yang tidak
   sesuai dengan peraturan presiden
3. kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan dan
   Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris
   DPRD selaku Pengguna Anggaran untuk menginstruksikan Pejabat Penatausahaan
   Keuangan SKPD supaya lebih cermat dalam melakukan fungsi verifikasi atas bukti –
   bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan untuk
   memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sesuai ketentuan
   peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah masing-masing sebesar
   Rp3.297.994.516,73 dan sebesar Rp259.426.373,12;
5. Direktur PT LB dan Direktur PDAM TBS untuk menyusun laporan keuangan sesuai
   ketentuan dan diaudit oleh Akuntan Publik yang Independen; dan
6. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menelusuri aset yang tidak
   diketahui keberadaannya sebanyak 1.190 unit senilai Rp64.501.358.977,61 dan
   menetapkan perlakuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut pada Laporan Hasil
Pemeriksaan LKPD Kota Lubuk Linggau TA 2022, yaitu:

1. Klasifikasi Penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja
   Bantuan Sosial, dan Belanja Modal pada Tujuh SKPD Tidak Tepat;
2. Pemberian Fasilitas Makanan dan Minuman pada Rumah Jabatan Sekretaris Daerah
   Tidak Memiliki Dasar Hukum;
3. Pemberian Hibah Barang Belum Didukung dengan Berita Acara Serah Terima;
4. Piutang Daerah yang Telah
   Kedaluwarsa Belum Dihapusbukukan; dan
5. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Belum Memadai.

(bluee05)
By Redaksi