Purwakarta, Rajawali News-
Dugaan bobroknya tata kelola keuangan daerah kembali menyeruak dari lingkaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta. Anggaran yang seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian justru dijalankan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kemampuan kas daerah.
Hasil pemeriksaan lembaga resmi menunjukkan bahwa penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan tanpa perhitungan ketersediaan kas yang pasti. Pemerintah daerah tetap melaksanakan berbagai kegiatan meski target pendapatan tidak tercapai, sehingga menimbulkan utang jangka pendek dan berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan Purwakarta amburadul dan jauh dari asas transparansi serta akuntabilitas.
Menanggapi hal ini, Ali Sofyan, Relawan Rakyat Bela Prabowo, dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap lemahnya penegakan hukum di daerah.
> “Aparat penegak hukum jangan mandul. Kalau sudah ada dugaan kerugian keuangan negara, harusnya langsung bergerak. Jangan tutup mata hanya karena pelakunya orang berkuasa,” tegas Ali Sofyan.
Ia menambahkan, praktik seperti ini tidak bisa lagi ditolerir. Uang rakyat bukan mainan birokrat.
> “Kalau pejabat sudah berani mengabaikan kondisi kas daerah dan tetap ngotot membelanjakan anggaran, itu bukan pejabat — itu penjahat berkedok jabatan!” tegasnya lagi.
Ali Sofyan juga menyoroti adanya budaya “muka tembok” di kalangan pejabat yang terlibat, di mana setiap pelanggaran justru ditutup dengan alasan administratif, bukan pertanggungjawaban hukum.
> “Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh keadilan. Kalau hukum tak bisa menembus tembok kekuasaan, sama saja kita hidup dalam sistem yang busuk,” ujarnya menutup pernyataan dengan nada tajam.
Kini publik menunggu keberanian aparat penegak hukum — apakah mereka siap menembus tembok kekuasaan di Purwakarta, atau justru menjadi bagian dari pembiaran sistemik yang menggerogoti uang rakyat?
(red)
