Bandung Barat — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum menetapkan pajak reklame atas salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jenis DODO yang memiliki objek pajak berupa totem (pylon sign), dengan potensi penerimaan yang hilang mencapai Rp116.381.897,00.
Temuan ini terungkap dalam hasil pemeriksaan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023, di mana target PAD yang ditetapkan sebesar Rp933,13 miliar, namun hanya terealisasi 74,94% atau sebesar Rp699,27 miliar. Salah satu kontributor utama PAD adalah pajak reklame yang ditargetkan sebesar Rp5 miliar, namun hanya terealisasi sekitar Rp4,05 miliar.
Pajak reklame merupakan pungutan atas penyelenggaraan reklame yang bertujuan komersial, termasuk papan nama atau totem SPBU. Berdasarkan hasil uji petik dan konfirmasi terhadap SPBU dengan kode 34.XXXXX—yang diklasifikasikan sebagai SPBU jenis DODO (dimiliki dan dikelola oleh swasta)—terdapat pemasangan reklame yang belum dikenakan pajak sebagaimana mestinya.
Padahal, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 18, seluruh bentuk penyelenggaraan reklame, baik oleh badan usaha maupun perorangan, wajib dikenai pajak daerah.
Ketidaktertiban dalam pengenaan pajak reklame ini mengindikasikan masih lemahnya pengawasan dan pemutakhiran data objek pajak di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Hal ini dapat berimplikasi pada berkurangnya potensi penerimaan daerah, dan mencerminkan belum optimalnya kinerja Bapenda dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti temuan ini dan melakukan pembenahan sistem pendataan serta pengawasan terhadap objek-objek reklame di wilayahnya, agar tidak terjadi lagi kebocoran potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah.
(red)
