JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) berskala besar di wilayah Jabodetabek. Dalam operasi senyap ini, tim penyidik mengamankan sebanyak 17 orang yang diduga terlibat dalam pusaran tindak pidana korupsi penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa belasan pihak yang diamankan mencakup deretan pejabat strategis, di antaranya pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Kepala Kantah Tangerang, serta sejumlah pihak swasta terkait.
“Telah terjadi peristiwa tangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek. Tim mengamankan 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantah Kabupaten Bogor, dan Kepala Kantah Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sita 20 Koper Berisi Uang Ratusan Miliar Rupiah
Selain menyasar para pejabat elite pertanahan, OTT ini turut membongkar barang bukti berupa tumpukan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Seluruh barang bukti tersebut ditemukan terkemas rapi di dalam kardus hingga 20 koper.
Meski nilai pasti masih dalam tahap penghitungan oleh tim penyidik, KPK menaksir total nominal uang yang disita mencapai ratusan miliar rupiah.
Diduga Terkait Pengurusan HGB dan Suap Perizinan
Berdasarkan pemeriksaan awal, konstruksi perkara ini diduga kuat berkaitan dengan praktik culas pengurusan perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, serta dugaan penerimaan gratifikasi dan fee perizinan tanah lainnya di kawasan strategis Jabodetabek.
Saat ini, KPK memiliki waktu 1 \times 24 jam untuk menentukan status hukum serta penetapan tersangka dari 17 orang yang ditangkap melalui forum ekspose dan gelar perkara. Penjelasan resmi terkait kronologi lengkap serta konstruksi hukum perkara akan disampaikan dalam konferensi pers mendatang.
(red)


