Kuningan, rajawalinews.online – Mutasi tujuh pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, pada Senin (14/07/25) di halaman Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Kompleks Kuningan Islamic Center (KIC), kembali memunculkan pertanyaan mendasar, apakah rotasi pejabat dilakukan berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, atau semata karena pertimbangan struktural dan loyalitas birokratik?”
Dalam prinsip tata kelola ASN yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengisian jabatan pimpinan tinggi harus memperhatikan hasil uji kompetensi dan kesesuaian pengalaman kerja.
Namun, dari data yang berhasil dihimpun redaksi, belum seluruh penempatan kali ini mencerminkan kesinambungan antara rekam jejak jabatan lama, latar pendidikan, dan tugas teknis jabatan baru.
Berikut informasi terbuka mengenai latar belakang masing-masing pejabat yang dimutasi:
1. Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.Si – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Mutasi Guruh ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menjadi sorotan karena latar belakangnya lebih banyak berada di bidang manajerial umum daripada teknis ketenagakerjaan. Namun, jika ditelusuri, Guruh memiliki rekam jejak struktural yang cukup kuat di birokrasi daerah.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Kuningan pada periode 2012–2016, kemudian menjadi Sekretaris Kecamatan dan Camat Kramatmulya, serta dipercaya sebagai Kabag Umum Setda Kuningan. Pada Desember 2021, Guruh dilantik sebagai Kepala Bappenda melalui mekanisme seleksi terbuka.
Kini, dalam mutasi 14 Juli 2025, ia dipercaya memimpin Disnakertrans, sebuah instansi yang menangani urusan kompleks seperti hubungan industrial, pelatihan tenaga kerja, dan penempatan transmigrasi.
Namun demikian, latar belakang pendidikan administrasi negara dan pengalaman birokrasi menjadikan Guruh kuat secara manajerial. Namun, tidak ditemukan rekam jejak langsung dalam pengelolaan teknis ketenagakerjaan atau regulasi hubungan industrial. Penempatan ini mengandung risiko kesenjangan pemahaman sektoral jika tidak ditopang dengan tim teknis yang kuat. Perlu upaya adaptasi yang cepat agar program ketenagakerjaan tidak stagnan.
2. Drs. Laksono Dwi Putranto, M.Si – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda)
Mutasi Laksono Dwi Putranto ke jabatan Kepala Bappenda menimbulkan perhatian karena sebelumnya ia tidak dikenal sebagai figur utama di sektor fiskal. Namun, bila ditelusuri lebih dalam, Laksono memiliki rekam jejak birokrasi yang cukup beragam, termasuk pengalaman struktural di bidang pendapatan.
Sebelum menjabat Kadis Lingkungan Hidup, Laksono pernah menjabat sebagai Sekretaris Bappenda, posisi yang memberinya dasar administratif dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pada Desember 2021, ia terpilih melalui seleksi terbuka (open bidding) menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Pada rotasi pejabat September 2023, ia kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara pada Februari 2025, Laksono sempat dipercaya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan, hingga akhirnya kini kembali ke ranah fiskal sebagai Kepala Bappenda dalam mutasi 14 Juli 2025.
Dengan demikian, penugasan ini memiliki kesinambungan yang cukup, meskipun sempat berpindah ke sektor teknis lingkungan dan transportasi. Dengan latar belakang sebagai mantan Sekretaris Bappenda, ia setidaknya memahami sistem dan regulasi dasar yang mengatur pajak daerah. Namun, efektivitasnya akan sangat tergantung pada seberapa cepat ia dapat mengaktualisasikan visi fiskal yang strategis, terutama dalam upaya meningkatkan PAD dan integrasi sistem digital pajak daerah.
3. Ir. Usep Sumirat – Kepala Dinas Perhubungan.
Penempatan Ir. Usep Sumirat sebagai Kepala Dinas Perhubungan menggantikan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bappeda menimbulkan sejumlah catatan. Usep bukanlah sosok baru di lingkungan perencanaan daerah. Ia mengawali karier birokrasi sebagai PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) sejak tahun 1994. Setelah peralihan kewenangan kehutanan ke provinsi, ia melanjutkan karier di Bappeda Kabupaten Kuningan, dan kemudian menjabat Sekretaris Bappeda.
Tahun 2020, melalui proses seleksi terbuka (open bidding), Usep dilantik sebagai Kepala Bappeda. Bahkan sejak Januari 2023, ia juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Catatan secara administratif dan manajerial, Usep memiliki kapasitas kuat. Namun, penempatan di Dinas Perhubungan menuntut kompetensi teknis sektoral yang sangat spesifik, seperti pengelolaan transportasi publik, penataan lalu lintas, hingga perizinan trayek dan keselamatan jalan.
Pengalamannya sebagai Kepala Bappeda dan Plt PUTR memang memberi dasar pada aspek perencanaan dan infrastruktur, namun belum menunjukkan pengalaman langsung dalam tata kelola teknis bidang perhubungan.
Penugasan ini bisa menjadi tantangan baru yang membutuhkan adaptasi cepat, atau justru rawan stagnasi apabila tidak didukung tim teknis yang kuat dan penguasaan substansi sektor yang memadai.
4. Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
Penempatan ini dinilai paling tepat secara teknis dan struktural. Purwadi memiliki latar belakang akademik kehutanan dan gelar master sains, serta pengalaman birokrasi lintas bidang yang mendukung tugas perencanaan pembangunan daerah.
Sebelum menduduki jabatan ini, ia menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sejak November 2023, setelah melalui proses seleksi terbuka. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan sempat dipercaya menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan pada Februari 2025 saat terjadi kekosongan jabatan Sekda.
Secara umum, rekam jejak Purwadi menunjukkan jalur karier birokrasi yang progresif dan adaptif. Penempatan di Bappelitbangda memperkuat kesinambungan fungsi antara perencanaan, kebijakan strategis, dan penelitian pembangunan. Dibanding pejabat lain yang dimutasi, penempatan Purwadi termasuk yang paling sesuai antara latar belakang teknis, pengalaman administratif, dan kebutuhan organisasi.
5.Carlan, S.Pd., M.Pd – Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Carlan memiliki latar belakang pendidikan di bidang pedagogi dan manajemen pendidikan. Kariernya dimulai sebagai tenaga kontrak di Bagian Kesra, kemudian menjadi Kasubag PPO Setda, lalu menjabat sebagai Kabid PAUD dan Dikmas di Disdikbud. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Disnakertrans pada Desember 2021 dan Kepala Disporapar sejak September 2023 sebelum dimutasi ke posisi Staf Ahli.
Jika di lihat lebih jauh, meski memiliki dua pengalaman memimpin dinas teknis, latar belakangnya tetap lebih kuat di sektor pendidikan dan sosial. Penempatannya di Staf Ahli Pembangunan dan Ekonomi belum menunjukkan keterlibatan langsung dalam perencanaan fiskal atau pengelolaan ekonomi daerah.
6. Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Asep adalah birokrat senior yang memulai kariernya di Dinas Pariwisata sejak tahun 1992. Ia pernah menjabat sebagai Kabid Pengembangan Ekonomi Pariwisata, Kabag Humas Setda Kuningan (2011–2018), lalu bertugas di DPMPTSP, Bappeda, dan Kabag Prokompim.
Asep juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan Plh Kepala Dinas Sosial. Pada September 2023, ia menjabat sebagai Kepala DPMPTSP sebelum kini dimutasi ke Disporapar.
Dengan begitu, Penempatan ini dapat dianggap kembali ke akar kariernya, karena Asep memiliki rekam jejak panjang di sektor kepariwisataan dan komunikasi publik. Namun tantangan baru kini hadir, karena sektor pemuda dan olahraga memerlukan pendekatan kreatif serta sinergi dengan generasi muda. Meski demikian, Asep dinilai memiliki kapasitas birokratis yang cukup untuk mengelola dinas ini.
7. Drs. H. Dudi Pahrudin, M.M – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sebelum dimutasi ke DPMPTSP, Dudi menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sejak September 2023. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sejak April 2020.
Dalam konteks ini karier Dudi menunjukkan alur penugasan yang relatif administratif lintas sektor. Namun, belum ditemukan rekam jejak langsung terkait pengelolaan investasi, pelayanan perizinan, atau sistem OSS yang menjadi inti tugas DPMPTSP. Perpindahan ini menuntut adaptasi yang cepat terhadap bidang baru, yang sarat regulasi teknis dan pelayanan digital.
Meski latar belakang pendidikannya di bidang manajemen (M.M) memberi dasar administratif, efektivitas di posisi ini sangat bergantung pada penguasaan substansi sektor investasi dan penyederhanaan birokrasi perizinan.
Dari tujuh pejabat yang dimutasi, hanya satu, yakni Kepala Bappelitbangda, yang menunjukkan kesesuaian menyeluruh antara latar belakang akademik, rekam jejak jabatan, dan tugas teknis barunya. Sementara sebagian lainnya masih menyisakan celah antara kompetensi sektoral dan kebutuhan jabatan, yang bisa berdampak pada efektivitas program jika tidak diantisipasi dengan baik.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan belum membuka secara publik hasil uji kompetensi maupun analisis kebutuhan jabatan yang menjadi dasar pengisian posisi tersebut. Padahal, keterbukaan ini krusial untuk memastikan bahwa mutasi bukan sekadar formalitas rotasi, melainkan bagian dari strategi pembenahan birokrasi yang berbasis merit.
Tanpa landasan kompetensi yang sesuai, penempatan jabatan rawan menghasilkan kinerja organisasi yang tidak optimal. Implementasi kebijakan bisa tersendat, inovasi kehilangan arah, dan kualitas pelayanan publik terancam menurun. Alih-alih menyelesaikan persoalan sektoral, mutasi yang tidak tepat justru berisiko memperberat beban struktural organisasi. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
