Rajawali news Bekasi – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Srikandi Ganisa mengecam keras kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bekasi yang dinilai tidak profesional dalam penerbitan akta kelahiran. Selain itu, muncul dugaan adanya keterkaitan antara Dukcapil dengan sebuah klinik yang masih menjadi tanda tanya besar.
Kuasa hukum LBH Srikandi Ganisa, Unggul Sitorus, SH dan Mastaria Manurung, menyoroti jawaban yang diberikan Kepala Dinas Dukcapil Bekasi terkait penerbitan akta kelahiran yang diduga tidak sesuai prosedur. Ia menyebut telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Cikarang pada 15 Januari 2025 dengan nomor surat 293/PAN PN W11 U23/HK 3/1/2025.
Dalam surat tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang menegaskan bahwa hingga tanggal tersebut, tidak ada penetapan hak asuh anak yang terdaftar atas nama Asril Adlye Sidauruk.
“Pengadilan Negeri Cikarang tidak pernah mengeluarkan penetapan hak asuh anak kepada Norma Sirait dengan Risbon Sidauruk. Jadi, berdasarkan apa Dukcapil Kabupaten Bekasi menerbitkan akta kelahiran tersebut?” ujar Unggul Sitorus.
LBH Srikandi Ganisa juga mengecam dugaan provokasi terhadap awak media yang dilakukan melalui situs kab.bekasikab.go.id, yang diduga bukan merupakan media pers resmi dan tidak memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Selain itu, muncul pertanyaan terkait dugaan hubungan antara sebuah klinik dengan Dukcapil Kabupaten Bekasi dalam penerbitan dokumen kependudukan. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai keterkaitan ters yg xebut, namun berbagai pihak meminta agar dugaan ini diusut tuntas.
“Kami meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Dukcapil Bekasi. Jika terbukti ada pelanggaran, kami mendesak agar Kepala Dinas Dukcapil Bekasi segera dicopot dari jabatannya,” tegas Unggul Sitorus.
LBH Srikandi Ganisa berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini demi memastikan transparansi dan profesionalisme dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bekasi. tegasnya.
( Red
