Kuningan, rajawalinews.online – Hingga akhir Maret 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan baru mencapai sekitar 18,64 persen dari target Rp481 miliar. Capaian ini kembali menunjukkan lemahnya pendapatan pendapatan daerah, sekaligus memperkuat kekhawatiran bahwa daerah belum mampu berdiri sendiri secara fiskal.
Jika dirata-rata, perolehan PAD hanya sekitar 6% per bulan. Dengan tren seperti ini, kemungkinan besar target pendapatan tahun ini tidak tercapai. Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan dan pengumpulan pendapatan daerah belum berjalan maksimal dan masih banyak kendala yang belum teratasi.
Padahal, peningkatan target PAD dari tahun sebelumnya seharusnya dibarengi dengan upaya serius untuk memperbaiki sistem pengumpulan, memperluas basis pajak dan retribusi, serta memperkuat koordinasi antar instansi penghasil PAD. Namun kenyataannya, berbagai strategi sektor masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Sebagai gambaran, retribusi sektor parkir yang ditargetkan menghasilkan Rp.1,4 miliar pada tahun ini masih menghadapi permasalahan klasik. Banyak lahan parkir liar yang belum masuk sistem retribusi resmi, dan digitalisasi pengelolaan parkir belum berjalan optimal. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan sistem pemungutan yang masih bersifat manual.
Selain itu, aset daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan juga belum tergarap secara maksimal. Banyak tanah dan bangunan milik pemerintah belum dimanfaatkan secara produktif, sementara pendataan potensi PAD belum dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Di sisi lain, efisiensi belanja daerah sebesar Rp.45 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan stunting, justru dialihkan untuk menutup utang kegiatan tahun 2024 yang belum dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan belum berorientasi pada masa depan.
Dengan kondisi seperti ini, pembangunan daerah terancam jalan di tempat. Banyak program prioritas yang tidak bisa berjalan karena anggaran terbatas untuk menambal kewajiban lama. Akibatnya, masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari penggunaan anggaran daerah.
Padahal, Kabupaten Kuningan memiliki lebih dari 300 desa dan potensi ekonomi dari sektor UMKM, pariwisata, dan properti yang cukup besar. Jika potensi tersebut bisa dikelola dengan baik, PAD seharusnya bisa tumbuh jauh lebih tinggi dan mampu mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat.
Sayangnya, sampai saat ini belum ada pemetaan potensi yang komprehensif dan berbasis data. Banyak kebijakan pengelolaan pendapatan yang masih bersifat rutin dan tidak didukung oleh teknologi maupun sistem informasi yang memadai. Akibatnya, banyak peluang pendapatan yang tidak tertangkap dan akhirnya hilang begitu saja.
Jika tidak segera melakukan perbaikan menyeluruh pada sektor pendapatan, Kuningan akan terus tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam laju pembangunan.
Ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat akan semakin besar, sementara kemampuan keuangan daerah sendiri tetap terbatas untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu segera melakukan reformasi secara menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem pemungutan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan sinergi lintas sektor. Tanpa langkah ini, target PAD hanya akan menjadi angka di atas kertas, tanpa pernah benar-benar tercapai. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
