Rajawalinews.online – Penggerak anti Korupsi, Marwan Ali Hasan, SH menyebut demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan kini telah berubah menjadi demokrasi kriminal.
Pernyataan itu disampaikan oleh Marwan Ali Hasan. SH saat ditanya Awak Media tentang bagaimana demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, mengalami kemajuan atau malah sebaliknya.
“Kemunduran luar biasa, sebetulnya bertahap dari demokrasi yang bagus awal reformasi, berubah jadi demokrasi prosedural, belakangan malah jadi demokrasi kriminal,” terang Marwan.
Bukan tanpa sebab, ada yang mendasari Marwan berkata demikian, yakni politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di setiap kontestasi politik dari mulai ranah paling bawah Khususnya Pilkada sampai pada pemilihan kepala Negara.
Marwan menyinggung keberadaan cukong yang seringkali berada di belakang pemimpin atau salahsatu Paslon Incumbent guna meraup keuntungan berlebih.
“Jadi Bupati butuh uang Rp 80 Miliar, jadi Gubernur 100-300 Miliar, Nah rata-rata mereka ini gak pada punya uang, ada cukong yang bayarin. Cukong memilih, membantu menghire, bayar poster, kampanye, dan sebagainya,” kata Marwan
“Begitu orang (Pemimpin Daerah) terpilih, dia malah lupa kewajiban, tambah Bangsat dan Bejat,” imbuhnya tegas.
Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, maraknya money politik di Pilkada yang lalu, semoga saja itu bukan uang APBD yang jadi bancakan untuk kepentingan kemenangan salahsatu Paslon, wabil Khusus Incumben.
akan ada perubahan demokrasi menjadi lebih bersih dan amanah.
Lebih lanjut, Marwan juga menyoroti kepemimpinan. Dia membandingkan dengan pemerintahan berideologi komunis.
Marwan mengatakan, Pancasila tidak memiliki sistem seleksi leadership atau kepemimpinan yang unggul.
Oleh sebab itu, tidak ada salahnya untuk mengambil pelajaran dari pemerintahan komunis agar Indonesia memiliki pemimpin dengan karakter baik seperti memiliki visi ke depan tanpa banyak pencitraan yang ujung-ujungnya Korupsi.
“Kita yang mengaku Pancasila tidak punya sistem seleksi leadership yang unggul karena dasar kita feodal, nepotisme. Degan sistem rating, kita bisa menentukan pimpinan yang bagus. Kita ubah seleksi kepemimpinan supaya Indonesia jadi raksasa,” tukas Marwan.
Menyoal pencitraan para Kepala Daerah, menurut Marwan hal itu sah saja selagi masih wajar. Sebab, kata dia pencitraan berlebihan adalah jalan menuju kemiskinan dan kemunduran.
“Tapi jangan pilih (pemimpin) yang cuma pencitraan, karena itu modal ke arah kemiskinan dan kemunduran, pemimpin harus ada karakter, strategi, leadership, baru pencitraan. Mau dibawa ke mana Indonesia? Kita perlu pemimpin visi ke depan, karakter kuat, leadership perlu pencitraan yes tapi bukan pertama apalagi punya sekema mempertahankan Jabatan dengan kekuatan uang melibatkan semua perangkatnya,” tandas Marwan. (SS)
