Jakarta, Selasa, 2 September 2025 – Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai tidak serius dan lamban menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program peremajaan sawit. Dari 36 rekomendasi yang diberikan, Kementan hingga 30 Juni 2020 baru menuntaskan delapan di antaranya. Temuan ini memicu kekhawatiran program peremajaan sawit yang vital bagi petani rakyat akan mandek dan tidak efektif.
Lambatnya progres ini terungkap dari hasil pemantauan BPK atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) terhadap Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2018-2020. Dari total 28 rekomendasi yang belum tuntas, 20 masih dalam proses dan delapan lainnya bahkan belum ditindaklanjuti sama sekali. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan komitmen di internal Kementan untuk menyelesaikan masalah.
Tiga Masalah Serius yang Belum Disentuh
Dari puluhan rekomendasi yang terbengkalai, ada beberapa poin krusial yang menyoroti kinerja Kementan:
* Strategi Amburadul: Kementan belum menetapkan strategi, rencana implementasi, dan indikator keberhasilan yang jelas untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia. Program berjalan tanpa arah yang pasti, berpotensi menghabiskan anggaran tanpa hasil signifikan.
* Dana Mangkrak: BPK merekomendasikan Kementan untuk berkoordinasi dengan BPDPKS agar menetapkan kebijakan pengelolaan akumulasi dana peremajaan. Rekomendasi ini belum dijalankan, mengindikasikan adanya dana miliaran rupiah milik petani yang tidak terkelola dengan baik.
* Data dan Tumpang Tindih: Kementan belum menghimpun dan mengintegrasikan data kepemilikan kebun rakyat serta data perizinan usaha. Akibatnya, masalah tumpang tindih lahan dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran masih terus terjadi. Selain itu, Kementan juga belum berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih izin lahan yang merugikan negara.
Kelambanan ini bukan hanya masalah administrasi, melainkan juga kerugian nyata bagi petani dan negara. Program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit justru terancam gagal karena tidak adanya komitmen nyata dari pihak kementerian.
Publisher -Red
