OTAK PEJABAT BANGSAT DI PEMKAB BANGGAI LAUT MEMPERMAINKAN ANGGARAN BELANJA

banner 120x600

BANGGAI LAUT, Rajawali News— Praktek penyusunan Keuangan Daerah di Kabupaten Banggai Laut diterpa sorotan tajam. Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar kebiasaan buruk jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola APBD: salah memilih kodefikasi anggaran hingga pengawasan verifikasi yang terkesan asal formalitas belaka.

​Tak tanggung-tanggung, nilai akumulasi kesalahan penganggaran ini menembus angka Rp2.117.365.694,11 pada laporan keuangan daerah.

​salah satu pos yang menjadi temuan mencolok berada di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). Petugas penyusun anggaran di dinas ini secara terang-terangan keliru memasukkan penganggaran pembangunan sekolah swasta ke dalam pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Padahal secara regulasi, alokasi untuk instansi/pihak swasta harus diklasifikasikan sebagai pos yang berbeda (hibah).

​Sembilan SKPD Kompak “Asal Comot” Rekening Belanja

​Tak cuma Disdikpora, kekacauan pemilihan kodefikasi belanja ini meluas di sembilan SKPD lainnya dengan total nilai Rp1.037.393.550,00.

​Berdasarkan dokumen uji petik BPK atas DPA/DPPA dan laporan pertanggungjawaban belanja:

  1. ​7 SKPD kedapatan menganggarkan pengadaan barang inventaris yang berumur panjang (seperti personal komputer, mesin kantor, dan perlengkapan rumah tangga) senilai Rp667,39 juta ke dalam Belanja Barang dan Jasa — bukannya Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
  2. ​BPBD dan Dinas Pertanian dan Pangan juga nekat memasukkan dua paket pekerjaan pembangunan fisik senilai Rp370 juta ke pos Belanja Barang dan Jasa, padahal seharusnya masuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

​Akibatnya, pencatatan Aset Daerah Banggai Laut menjadi simpang siur dan berpotensi menyembunyikan inventaris daerah yang riil dari Laporan Keuangan Daerah.

​Berdalih Keterbatasan Waktu, TAPD Tutup Mata

​Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Anggaran BPKAD selaku anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak menampik kekeliruan tersebut. Pihaknya mengakui bahwa masing-masing SKPD salah memilih kode rekening saat memasukkan rincian belanja ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

​Namun, respons TAPD saat proses verifikasi sungguh mengejutkan. Pihak TAPD mengakui bahwa tim verifikator kurang memperhatikan secara detail kode rekening yang dipilih oleh masing-masing SKPD lantaran alasan “keterbatasan waktu”. Alhasil, kesalahan fatal ini lolos melenggang tanpa teridentifikasi sejak awal penyusunan anggaran.

​Kondisi tersebut diperparah oleh koordinasi di internal Bidang Aset. Meski telah dilakukan rekonsiliasi aset hingga Semester I, nyatanya pos-pos belanja yang salah klasifikasi tersebut belum seluruhnya direklasifikasi dalam kertas kerja pencatatan aset daerah.

​Penegasan Ali Sofyan: Nyata Melanggar Regulasi dan Janji Pembenahan

​Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik, Ali Sofyan, memberikan tanggapan keras atas temuan amburadulnya pengelolaan anggaran di Pemkab Banggai Laut ini.

​“Alasan ‘keterbatasan waktu’ yang dilontarkan TAPD jelas merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab yang fatal. Ini bukan sekadar masalah teknis administrasi atau ‘salah ketik’, melainkan cermin dari lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” tegas Ali Sofyan.

​Menurut Ali Sofyan, jika verifikasi rancangan DPA-SKPD oleh TAPD dilakukan secara asal-asalan, maka integritas APBD Banggai Laut dipertanyakan. “Bagaimana publik bisa percaya bahwa uang rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel jika dari level perencanaan kode anggarannya saja sudah diacak-acak? Pemerintah daerah tidak boleh menggampangkan hal ini. Bupati Banggai Laut harus mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan SKPD dan verifikator TAPD yang lalai,” pungkasnya.

 

​Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan Bupati Banggai Laut untuk memerintahkan Ketua TAPD menginstruksikan seluruh anggitanya agar memastikan ketelitian klasifikasi belanja daerah dalam verifikasi DPA-SKPD di masa mendatang. Bupati Banggai Laut menyatakan sependapat dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut.

(red)

banner 325x300
error: Content is protected !!