Kabupaten Bekasi || Media Rajawalinews.online
Dengan adanya 12 kekosongan jabatan eselon setingkat Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang belum juga diisi dan terselesaikan. Kini, muncul surat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 1527/OD.01/Pemotda, Tanggal 16 Maret 2022 yang ditujukan kepada Plt. Bupati Bekasi, perihal Proses Pengusulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi karena berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Mei 2022.
Terkait dengan hal tersebut, Gunawan salah satu Pemerhati Kebijakan Publik Daerah menyampaikan sikapnya:Â “bahwa Gubernur Jawa Barat terkesan egosentris dalam keputusan politiknya. Banyaknya kekosongan jabatan eselon yang tidak diisi jelas menghambat jalannya roda pemerintahan dan merugikan masyarakat kabupaten bekasi. Seharusnya Gubernur Jawa Barat dan Kementrian Dalam Negeri ikut bertangggungjawab bukan malah lebih sibuk dan mengedepankan mengurusi persoalan kekosongan jabatan kepala daerah.”ujarnya.
Kepada Awak media,Selasa 05/04/2022, Gunawan Mengungkapkan, “Memangnya, jika sudah ada dan terisi Penjabat Bupati di Kabupaten Bekasi sementara Kepala Dinas/Badanya tidak ada, bisa dijamin pemerintahan berjalan dengan baik ? “Mungkin, hanya pemerintahan ‘gila’ saja yang bisa berjalan sekalipun tanpa adanya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).”
Oleh karena itu, proses pengusulan dan pemberhentian Bupati Bekasi yang disampaikan pemerintah provinsi jawa barat tidaklah penting bagi masyarakat kabupaten bekasi, selama pemerintah provinsi jawa barat bersama kemendagri belum mampu membuktikan menyelesaikan pengisian kekosongan jabatan eselon di kabupaten Bekasi, cetusnya.
Dan, sambung Gunawan, saya memohon kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi jangan merespon surat dari Provinsi Jawa Barat apalagi memproses sampai ke Paripurna DPRD sebelum persoalan kekosongan jabatan eselon di pemerintah kabupaten Bekasi terselesaikan lebih dulu.,pungkasnya.(SS)
