Pergantian Gubernur dari Arinal Djunaidi ke Rahmat Mirjani Djausal tidak otomotasi menggeser posisi kepala dinas bidang infrastruktur pemprov lampung ini mengindikasikan pemain lama proyek era gubernur sebelumnya masih tetap bercokol dan diduga kuat masih dikendalikan oleh segelintir orang yg dan kemungkinan tambah kuat dan ini harus menjadi perhatian gubernur lampung rahmat mirzani djausal dan hal yg menjadi sorotan sejak era periode sebelum2nya partai yg menjadi gubernur sudah pasti akan menjadi ketua komisi 4 DPRD Provinsi Lampung sebagai komisi yg membawahi bidang infrastruktur (BMBK,PKPCK,PSDA) pola ini harus dirubah di era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal jika memang mau membuktikan ke masyarakat bahwa tidak ada kepentingan gubernur dan bertujuan memperkuat pengawasan infrastruktur.
GMPDP sebagai ormas menyoroti kabinet Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yg sangat identik dengan pola lama dalam ‘pengondisian proyek’ yg ada di pemprov lampung dengan mempertahankan kepala dinas gubernur sebelumnya ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa pergantian gubernur tidak membuat pembangunan infrastruktur akan semakin baik dan berkualitas dan GMPDP melihat gubernur tidak serius dalam pemberantasan KKN di kabinetnya ujar Alian Hadi Hidayat.SH
Thomas Edwin kadis PKPCK yg sudah menduduki posisi tersebut selama 5 tahun yg tidak memilki prestasi selama menjabat dibuktikan beberapa pekerjaan dilaporkan ke kejati lampung tetapi masih di pertahankan bahkan terbaru dilaporkan ke kejati lampung terkait LHP BPK tahun 2024 terkait pekerjaan konsultan dan posisi ini wajib di tinjau ulang oleh gubernur lampung agar pemprov lampung yg dalam 5 tahun mendapat sorotan di masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur yg buruk dan sarat dng KKN.
Budi Darmawan kepala dinas PSDA adalah orang yg sudah malang melintang di dinas infrastruktur sejak era gubernur ridho fikardo ini pun sama tidak memiliki prestasi yg mumpuni terkait pembangunan irigasi dan pengairan bahkan pernah dilaporkan ke polda lampung terkait beberapa pekerjaan yg tidak sesuai spesifikasi walaupun kemudian kasusnya hilang ditelan bumi
Taufiqullah meski baru memegang jabatan kepala dinas BMBK selama kurang lebih 2tahun akan tetapi taufiqullah cukup lama memegang jabatan sekretaris BMBK yg secara adminstratif sangat memahami seluk beluk ataupun kongkalikong yg terjadi di dinas BMBG provinsi dan sampai saat ini publik pun masih menanti gerakan besar dinas BMBK ditangan beliau yg nyatanya masih ada laporan ke kejati terhadap pekerjaan dinas BMBK ke APH dr pegiat anti korupsi.
GMPDP melihat kabinet yg disusun oleh gubernur lampung tidak mencerminkan asas right man in right place tp berdasarkan apa yg selama ini terjadi yaitu pengondisian proyek dan bagaimana proyek dijalankan oleh segelintir kelompok dan ini menimbulkan pertanyaan publik apakah gubernur lampung serius dalam membenahi infrastruktur lampung dengan asas keterbukaan dan mencegah terjadinya korupsi dalam proyek2 di dinas bidang infrastruktur.
GMPDP pun mengingatkan gubernur lampung agar dapat mengganti kepala dinas yg berpotensi melakukan pengondisian proyek karena desakan kelompok atau golongan yg ada disekitaran kekuasaan gubernur dan ini akan sangat merugikan pemprov lampung dan masyaarakat lampung tutup Alian Hadi Hidayat.SH
