Jakarta – Rakyat sudah muak. Fakta di lapangan terlalu telanjang untuk dibantah: banyak proyek raksasa di negeri ini dikerjakan asal-asalan, anggaran disunat, kualitas buruk, dan uang negara bocor ke kantong oknum elit. Semua orang tahu siapa pemain utamanya: mafia proyek yang bercokol di tubuh DPR, DPRD, hingga lingkaran birokrasi.
Proyek negara yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan berubah menjadi ladang bancakan. Tender dikendalikan, fee dipatok, dan “jatah proyek” dibagi layaknya warisan. Rakyat hanya kebagian debu jalan berlubang, gedung sekolah yang nyaris roboh, dan infrastruktur setengah jadi.
Sementara itu, gaya hidup sebagian anggota dewan tak pernah surut. Mobil mewah, rumah megah, hingga bisnis tambun jadi pemandangan biasa. Kontras dengan rakyat yang setiap hari berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, dan harga kebutuhan yang mencekik.
Mari ditegaskan: DPR bukan pabrik proyek. Tugas wakil rakyat adalah membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan kepentingan publik—bukan menjadi calo anggaran atau makelar tender. Jika DPR/DPRD terus dibiarkan menjadi sarang mafia proyek, maka demokrasi kita hanya tinggal nama, dan negara ini hanyalah sapi perahan segelintir elit.
Rajawali Grup menegaskan: praktik bisnis siluman yang merugikan negara harus dihentikan. Aparat penegak hukum—KPK, Kejaksaan, hingga Kepolisian—tidak boleh berdiam diri. Publik menuntut keberanian untuk menyeret para mafia proyek, siapa pun dia, apapun jabatannya.
Cukup sudah rakyat ditipu dengan janji manis kampanye. Jika para wakil rakyat tidak segera dibersihkan dari praktik kotor ini, maka sejarah hanya akan mencatat mereka bukan sebagai penyambung lidah rakyat, melainkan perampok uang rakyat dengan jas dan dasi.
Redaksi
