” Total anggaran Dana Desa 2021–2025 yang dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi desa, pengelolaan jaringan, dan pemutakhiran profil desa mencapai sekitar Rp.326.412.500.”
Kuningan, Rajawalinews.online – Program digitalisasi desa di Desa Nanggela, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, menjadi sorotan serius. Sejak 2021 hingga 2025, anggaran Dana Desa rutin dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi dan pemutakhiran profil desa.
Namun, hingga kini, website resmi desa masih berupa halaman dummy, menunjukkan bahwa dana terus terserap tanpa menghasilkan layanan publik yang nyata.
Saat diakses, tampilan website menampilkan keterangan:
“Halaman ini adalah halaman dummy dari Portal Resmi Nanggela Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan sistem Smart Village – Sistem Informasi Desa yang aktif dan resmi serta langsung ditangani oleh Tim IT yang ahli di bidangnya silakan pesan langsung melalui Whatsapp 081X -XXXXXXX atau tombol pesan di bawah.”
Temuan ini menegaskan bahwa sistem informasi desa yang dibangun menggunakan Dana Desa belum berfungsi secara operasional, dan justru masih ditawarkan pihak penyedia jasa agar dapat dipasang secara resmi.
Sejak 2021, anggaran Dana Desa di Nanggela untuk kegiatan digitalisasi dan pemutakhiran data desa sudah berjalan. Tahun itu, Desa Nanggela mengalokasikan Rp.24.100.000 untuk pengembangan sistem informasi desa, Rp.6.000.000 untuk pengelolaan jaringan dan komunikasi, serta Rp.26.100.000 untuk penyusunan dan pemutakhiran profil desa.
Pada 2022, anggaran sistem informasi desa menurun menjadi Rp.5.560.000, pengelolaan jaringan tetap Rp.6.000.000, dan pemutakhiran profil desa meningkat menjadi Rp.35.435.500.
Memasuki 2023, Desa Nanggela kembali mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi dan pemutakhiran data desa, dengan estimasi Rp.8.000.000 untuk sistem informasi desa, Rp.7.500.000 untuk pengelolaan jaringan, dan Rp.50.000.000 untuk pemutakhiran profil desa. Data ini menunjukkan pola pengulangan anggaran tanpa terwujudnya sistem operasional yang berjalan.
Pada 2024, anggaran pengembangan sistem informasi desa sebesar Rp.10.800.000, pengelolaan jaringan dan komunikasi melonjak menjadi Rp.18.600.000, dan pemutakhiran profil desa mencapai Rp.72.025.000.
Pada 2025, anggaran pengembangan sistem informasi desa Rp.7.892.000, pengelolaan jaringan Rp.7.800.000, dan pemutakhiran profil desa Rp.60.200.000, namun belum terlihat pembaruan substansi yang signifikan bagi masyarakat.
Total anggaran Dana Desa 2021–2025 yang dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi desa, pengelolaan jaringan, dan pemutakhiran profil desa mencapai sekitar Rp.326.412.500.
Situasi ini menegaskan ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil nyata. Sistem informasi desa yang seharusnya mempermudah layanan publik justru berhenti pada tahap tampilan, tanpa fungsi yang berjalan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib memiliki output yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kondisi di Desa Nanggela menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan Dana Desa, terutama pada kegiatan non-fisik seperti digitalisasi dan pemutakhiran data. Tanpa kontrol berbasis hasil, anggaran berpotensi terserap tanpa memberikan manfaat langsung bagi warga desa.
Keadaan ini menjadi bukti nyata bahwa program digitalisasi tanpa pengawasan ketat tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara.
Anggaran Dana Desa yang terus mengalir untuk sistem informasi yang hanya sebatas tampilan melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014, sekaligus mengakibatkan alokasi dana desa tidak tepat sasaran dan merugikan hak warga sebagai penerima manfaat program. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
