Ogan ilir, Media rajawali News
Dinas pupr kabupaten ogan ilir pada tahun 2018 menggarkan belanja modal sebesar Rp 163.138.673.211,17. Dan telah direalisasikan sebesar Rp 141.753.699.750,00 atau 86,89% pemeriksaan fisik secara uji petik atas kegiatan kegiatan belanja modal terhadap dua paketpekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang telah rusak dan terpotensi merugikan keuangan negara sebesarRP789.969.245,67,dengan rincian sebagai berikut.
Peningkatan jalan sp. Kilip-tanjung temiang pekerjaan peningkatan jalan sp.kilip – tanjung temiang dilaksanakan PT LKS berdasarkan kontark nomor 013/kontrak/PU-PR/OI/2018 tanggal 12 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.899.900.000,00.jankah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender mula tanggal 12 juli s.d 8 desember 2018 kondisi jalan rusak tersebut berada pada ruas sta 2 +000 s.d. sta 2 + 950 dengan panjang 335 m.
Pada ruas jalan yang rusak tersebut sesuai dengan [back up data] tidak ada pekerjaan pengerasan beton semen hasil peritungan diketahu jumlah volume dan nilai atas jalan yang rusak tersebut sebesar Rp 237.242.311,17 dengan rincian hasil perhitungan volume pekerjaan pengerasanan jalan beton semen yang rusak sebesar 247,72. M harga satuan [ setelah koreksi untuk curing compound dan polytene 125 mikron yang tidak digunakan ] sebesar Rp 2.231.256,80. Dengan demikian nilai pekerjaan yang rusak sebesar Rp552.726.934,50 [247,72 m dikali Rp 2.231.256,80/m] Nilai pekeraan yang rusak tersebut telah dibahas bersama antar pemeriksa pelaksana dan ppk serta diketahui olh kepala opd selaku pengguna anggaran dari hasil temuan bpk pemerintah kabupaten oki tahun 2018 menggangarkan belanja modal sebesar Rp 319.169.710.748,00 dengan realisasi sebesar Rp 279.676.771.541,00 atau 67,63%dinas pekerjaan umum dan penata ruang yang digunakan untuk pembangun jaringan irigasi berdasarkan dokumen kontrak dan konfirmasi tertulis dengan kabid pengairan diketahui bahwa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersebut berupa normalisasi atas jaringan atas saluran irigasi baru dan jaringan irigasi yang telah ada sebelumnya dan pembangunan pintu air sekunder. Sattus kepemilikan tanah atas pembangunan jaringan irigasi tersebut merupakan milik petani sehingga terdapat belanja modal dinas PUPR yang tidak sesuai subtansinya sebesarRp 44.557.568.792,00. Rincian hal tersebut disebakna oleh tapd kurang cermat dalam dalam penyusunan apbd kepala dinas pekerjan umum dan penatan ruang selaku pengguan aggaran kurang cermat dalam mengusulkan RKA OPD
( Ali Sopyan )
