Purwakarta, Rajawalinews – COVID-19 Membawa dampak luarbiasa pada berbagai aspek kehidupan di Negeri ini, tentu saja dalam hal aspek negatif.
Dampak yang paling menonjol ditimbulkan oleh makhluk super kecil tersebut adalah dampak ekonomi yaitu dengabn meningkatnya angka kemiskinan serta merosotnya pertumbuhan ekonomi negara,terjun bebas pada kisaran minus 6-7,% dari target semula pertumbuhan ekonomi 7%, berdasarkan janji kampanye Jokowi.
Saat ini pemerintah pusat berupaya keras untuk memulihkan ekonomi dengan berbagai program stimulus diantaranya berupa Bansos BLT kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli serta upaya meningkatkan perputaran perekonomian nasional.
Begitu juga di daerah-daerah demi tercapainya pemulihan ekonomi didaerah, maka Pemda ikut serta mengeluarkan kebijakan yang sama untuk menstimulus perekonomian didaerah. Tidak terkecuali Pemkab Purwakarta yang memberikan stimulus kepada 1000 UMKM di Pwk masing2 sebesar Rp 2 juta dalam bentuk hibah.
Namun upaya memulihkan perekonomian di Kabupaten Purwakarta sepertinya tidak berjalan dengan baik, karena adanya keganjilan dalam pendataan penerima dana stimulus tersebut. Indikasinya pendataan yang dikelola oleh bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Industri tersebut tidak transparan dan sarat nuansa KONGKALIKONG.
Pasalnya ketika Kornas Gebrak Aksi meminta data penerima dana stimulus tersebut Kabig Perdagangan tidak bersedia memberikan data-datanya, dan mempersilahkan untuk meminta data kepada salah satu BPR yang menyalurkan dana stimulus tersebut.
Kornas Gebrak Aksi mencoba mengingatkan kepada Kabid perdagangan bahwa setiap lembaga Publik atau institusi Kepemerintahan wajib mempublikasikan bukan hanya penggunaan anggaran negara yang notabene uang rakyat tapi juga setiap kebijakan yang diambil oleh setiap institusi Kepemerintahan. Baik secara berkala maupun situasional, berdasar UU no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
Namun Kabid Perdagangan bersikukuh bahwa permasalahan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada atasan, yaitu Kadisnya.
Indikasi adanya Kongkalikong pendataan penerima dana stimulus tersebut terkuak ketika Kornas Gebrak Aksi mempertanyakan data yang dimasukkan oleh Kornas sebagai penerima dana stimulus tadi pagi Kamis (13/8), ternyata data tersebut sudah sebulan lamanya hanya ditumpuk dimeja.
Ikbal salah satu staf Perdagangan mengatakan kalau Program dana stimulus sudah ditutup. Padahal lebih lanjut Ikbal mengatakan bahwa terakhir pencairan baru Minggu depan.
Semua data yang dimasukkan Kornas lengkap pemberkasannya. Bundelan berkas sesuai persyaratan diantaranya Poto copy KTP, KK, SKU Asli, Form, verifikasi Camat, Poto, materai dan beberapa keterangan dan pernyataan.
Salah satu data yang dimasukkan Kornas Gebrak Aksi adalah pedagang asongan yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidur diemperan warung.
Sepertinya ada pengkondisian data oleh bidang Perdagangan, yaitu hanya kalangan tertentu yang diloloskan dalam penerimaan bantuan dana stimulus tersebut, yaitu asosiasi yang ada kesepakatan tertentu dengan institusi yang dipercaya mengelola data, yaitu Dinas Koperasi UKM Perdagangan&Industri di Bidang Perdagangan.
Sebelumnya beberapa bulan yg lalu Dinas terkait mengadakan kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk membina UMKM.
Menurut salah satu Nara sumber yang tidak mau disebut namanya, kegiatan yang diikuti oleh 150 peserta tersebut tercatat dan dicatat sebanyak 300 orang.
Dan dari setiap peserta ada anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab dari APBD Kabupaten Purwakarta untuk transport dan makan. (Tim)
