DI DUGA PPDB SMA/SMK JADI LADANG KORUPSI DINAS PENDIDIKAN SUMATERA -SELATAN KOALISI MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN AKAN MELAKUKAN ORASI

Palembang,Rajawali News
Bukan lagi rahasia umum soal PPDB ini sudah jadi hantu bagi masyarakat sumatera -selatan disaat orangtua siswa mendaftarkan anaknya ke sekolah SMA ataupun SMK karena menurut informasi dari beberapa orangtua siswa,kami harus mempersiapkan biaya yang sangat banyak untuk membeli peralatan sekolah belum lagi kami harus menyiapkan uang untuk pelicin supaya anak saya bisa bersekolah di sekolahan yang dia inginkan ,dari Rp 5.000.000,00 hingga Rp.30.000.000,00 tergantung sekolah yang kita inginkan,ungkapnya
Beberapa hari yang lalu PPDB SMA / SMK tahun ajaran 2024-2025 bergejolak lagi,menurut informasi yang kami dapatkan dari beberapa orangtua siswa bahwasanya anak-anak Meraka tidak diterimakan disekolah yang mereka inginkan padahal anak saya berprestasi dan memiliki poin tinggi masi tidak lulus sementara ada siswa lain yang poinnya rendah bisa lulus bukan itu saja pak ada beberapa calon siswa yang diduga melampirkan sertifikat non akademik palsu,ungkapnya
Dilain tempat saat di konfirmasi kepala sekolah SMAN 13 dan kepala sekolah SMAN 22 Palembang mereka menjawab ini semua sistem, sekolah hanya bisa input data siswa, yang menyatakan lulus ataupun tidak baik jalur zonasi, prestasi ataupun afirmasi itu Dinas Pendidikan Propinsi sumatera -selatan.
Mendengar persoalan itu tim media Rajawali News mencari informasi lebih lanjut lagi dan mendapatkan beberapa informasi dari narasumber bahwa ada dugaan titipan dari DPR propinsi sumatera selatan komisi V lebih kurang 400 calon siswa baru.
Saat di hubungi awak media melalui WhatsApp H. Syaiful Padli, ST., MM selaku wakil ketua komisi V DPR Propinsi sumatera- selatan mengatakan ini cuma dugaan Bae ( ini semua hanya dugaan).
Mengingat persoalan ini adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera -selatan melalui dinas pendidikan kami mengkonfirmasi Dr.Drs Agus Fatoni,M.Si selaku PJ Gubernur sumatera -selatan namun tidak dijawab,begitu juga dengan Drs H Sutoko M.Si selaku Pelaksana tugas (PLT) saat di telepon dan di chat melalui WhatsApp beberapa kali tidak menjawab.
Mendengar persolanan ini Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera -selatan akan melakukan orasi damai didepan kantor Gubernur pada hari Senin 10 Juni 2024 dengan beranggotakan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat antara lain:

1. Himpunan Keluarga Tamansiswa Sumsel (Himpka Sumsel)
2. Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK)
3. Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR)
4. Watch Relation Of Coroption (WRC)
5. Pemuda Peduli Pendidikan Sumsel (PPPS)
6. Organisasi Rakyat Sipil Indonesia (ORASI)
7. GENCAR
8. M. PASARIBU KETUM OBOR
9. TAJI.
10. HIMPUNAN MAHASISWA PEMUDA SRIWIJAYA (HIMPAS)
11. GEMPUR SUMSEL
12. Gerakan Pemuda Peduli Sumsel (GPP-Sumsel)
13. Duta Pertanian Sumsel
14. Sumsel Bersatu (SB)
15. Ampera (Aliansi pergerakan pemuda Sriwijaya). 16. DPW MSK Indonesia Sumsel _ PB.FPMP ( Moekri AS )
16. PERSERIKATAN MAHASISWA HUKUM (PERMAHUM PALEMBANG)
17. Herman faisal LSM. GMBK
18. HERLAN CH LSM MITRA KEJATI
19. Leman Sanjaya Ketua DPW Sumbagsel Li Tipikor
20. Novi Ketua LSM Jaringan Wanita Indonesia ( JWI ) Provinsi Sumsel
21. GKJI (GERAKAN KARYA JUSTITIA INDONESIA) SUM-SEL

beserta orangtua dan siswa yang berprestasi yang dinyatakan tidak lulus
Dengan tuntutan :

1. Batalkan Hasil PPDB 2024 Karena tidak fair dan Diduga terindikasi sarat Kepentingan serta Meminta Diknas Pendidikan untuk membuka data penerimaan PPDB 2024 Secara Transparan.
2. Mendesak Pj. Gubernur Sumatera Selatan untuk segera Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumsel No. 234/KPTS/DISDIK/2024 Terkait Surat edaran Penerimaan PPDB Tahun 2024 yang menurut kami mengkebiri Hak Anak.
3. Negara perlu menegaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hak anak atas Pendidikan sesuai sebagaimana dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwasanya Sesuai dengan Pasal 31 Ayat 1 Hak anak atas Pendidikan dengan kemauan anak sudah dikebiri.

Apabila Tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini kami meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mundur dari jabatanya serta Pj. Gubernur Sumsel Untuk segera Mundur dari Jabatanya.

Pecat Plh. Kadisdik Provinsi Sumsel, Kabid SMA, Kabid SMK, Kasi SMA Kasi SMK Selamatkan Pendidikan Sumsel.
Salah satu anggota koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan. Sumatera -selatan mengatakan,Jika persoalan ini tidak ada titik terang maka kami akan duduki kantor Gubernur sampai malam,tegasnya.