PALEMBANG – Narasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melampaui target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2023 kini terancam runtuh. Di balik angka mentereng Rp1.226.523.884.789,00, terungkap sebuah skandal manajemen yang sistemik: Aplikasi Samsat Online Sumsel (SOS) yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah ternyata menyimpan “bom waktu” berupa data yang tidak memadai dan rawan penyimpangan.
Borok di Jantung Sistem
Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap database dan walkthrough aplikasi SOS, ditemukan fakta mengejutkan bahwa sistem yang telah berjalan sejak 2019 ini tidak lebih dari sekadar “firasat digital” yang rapuh. Meskipun Bapenda mengklaim surplus 107,15%, audit lapangan justru menemukan celah fatal dalam pengelolaan data kendaraan bermotor.
Dugaan kuat mengarah pada ketidakmampuan aplikasi SOS dalam melakukan validasi data secara real-time, yang membuka ruang bagi oknum untuk melakukan praktik “gelap” dalam administrasi pembayaran.
Kegagalan 29 UPTB PPD
Sebanyak 29 Unit Pelaksana Teknis (UPTB PPD) yang tersebar di Sumatera Selatan kini berada di bawah sorotan tajam. Sebagai garda terdepan pelayan PKB, koordinasi antara unit teknis dengan sistem pusat ditemukan tidak sinkron. Inkonsistensi data ini memicu pertanyaan besar: Ke mana sisa potensi pajak yang tidak tercatat akibat sistem yang cacat?
“Angka capaian itu bisa jadi hanyalah kosmetik birokrasi. Jika database-nya saja bermasalah, maka dasar penetapan pajaknya cacat hukum. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini adalah kegagalan sistemik dalam menjaga amanah uang rakyat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Transparansi atau Sekadar Angka?
Bapenda Sumsel kini terdesak untuk menjelaskan mengapa aplikasi yang sudah beroperasi selama empat tahun masih memiliki lubang keamanan dan administratif yang begitu mencolok. Wajib pajak dipaksa patuh, namun pemerintah justru menyuguhkan sistem pengelolaan yang tidak kredibel.
Jika temuan ini tidak segera ditindaklanjuti dengan audit forensik digital, maka surplus triliunan rupiah yang dibanggakan Sumsel hanyalah “angka kosong” di atas sistem yang sedang menuju kehancuran.
Publik menanti: Berani jujur, atau terus bersembunyi di balik persentase semu?
Redaksi Investigasi
