Bekasi  

Dana Hibah NPCI Kabupaten Bekasi TA 2025 Senilai Rp7,5 M Tak Sesuai Ketentuan, BPK Minta Pertanggungjawaban!

banner 120x600

BEKASI, Rajawali News— Pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan ketidaksesuaian ketentuan dalam penggunaan dana hibah yang dialokasikan kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran (TA) 2025.

​Tak tanggung-tanggung, nilai anggaran yang masuk dalam catatan merah BPK tersebut mencapai Rp7.500.000.000,00 (tujuh koma lima miliar rupiah).

​Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, mekanisme penggunaan serta pertanggungjawaban dana hibah berpotensi merugikan keuangan daerah akibat penatausahaan dan realisasi anggaran yang diduga kuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​Menindaklanjuti temuan krusial tersebut, BPK secara resmi menyodorkan rekomendasi tegas kepada Bupati Bekasi untuk segera mengambil langkah konkret:

  1. ​Instruksi Eksekusi NPCI: Memerintahkan Ketua NPCI Kabupaten Bekasi TA 2025 untuk segera mempertanggungjawabkan alokasi dana hibah sebesar Rp7.500.000.000,00 secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.
  2. ​Evaluasi Disbudpora: Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi (monev) secara ketat terhadap seluruh skema pertanggungjawaban belanja hibah NPCI.

​Merespons tekanan rekomendasi BPK tersebut, Bupati Bekasi menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh arahan pemeriksaan dan akan menerbitkan perintah langsung kepada Ketua NPCI serta Kepala Disbudpora.

​Temuan ini menguatkan indikasi lemahnya fungsi kontrol dan tata kelola internal di tubuh Disbudpora Kabupaten Bekasi. Publik kini menanti langkah nyata transparansi anggaran tersebut—apakah dokumen pertanggungjawaban dapat dipenuhi secara sah, atau justru berlanjut ke ranah hukum.

(red)

banner 325x300
error: Content is protected !!