Muara Enim Rajawali News – Pemerintah Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp57.566.500,00 selama tahun anggaran 2022.
Dari total anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp544,78 miliar, realisasi per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp473,25 miliar atau 86,87%. Namun, pemeriksaan BPK atas dokumen pertanggungjawaban, daftar gaji, SK pensiun, tugas belajar, hukuman disiplin, cuti besar, dan mutasi menunjukkan adanya sejumlah kelebihan pembayaran kepada 26 ASN. Berikut beberapa temuan utama:
Gaji Ke-13 ASN yang Sudah Mutasi:
Seorang mantan pegawai Dinas Kesehatan berinisial SPu yang telah mutasi ke Kota Palembang sejak 1 Mei 2022 tetap menerima Gaji Ke-13 sebesar Rp3.256.300,00 dari Pemkab Muara Enim, padahal yang bersangkutan juga telah menerima dari instansi barunya.
ASN Tugas Belajar Masih Terima Tunjangan:
Beberapa ASN yang sedang menjalani tugas belajar tetap menerima tunjangan umum dan fungsional dengan total kelebihan pembayaran sebesar Rp4.455.000,00.
ASN Meninggal Dunia Masih Dibayarkan Gaji:
BPK menemukan pembayaran gaji dan tunjangan terusan melebihi batas waktu 4 bulan kepada dua pegawai yang telah meninggal dunia, dengan total kelebihan sebesar Rp10.631.500,00. Meskipun sebagian telah dikembalikan ke Kas Daerah, masih ada sisa yang belum disetor.
ASN yang Diberhentikan Sementara Masih Terima Gaji:
Empat pegawai yang menjadi tersangka tindak pidana dan diberhentikan sementara sebagai PNS tetap menerima gaji dan tunjangan penuh, dengan total nilai kelebihan sebesar Rp24.133.700,00.
BPK merekomendasikan agar Pemkab Muara Enim melalui Badan Kepegawaian dan unit kerja terkait melakukan penagihan aktif dan penyetoran kembali ke Kasda atas seluruh kelebihan pembayaran tersebut.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan BPK demi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.
(red)
