KUNINGAN – Aroma dugaan carut-marut pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Kuningan makin menyengat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sederet persoalan serius dalam tata kelola pendapatan daerah yang berpotensi merugikan kas daerah hingga ratusan juta rupiah.
Temuan tersebut mencakup dugaan lemahnya pengawasan pajak restoran, hotel, BPHTB, Pajak Air Tanah (PAT), hingga pemanfaatan tapping box yang dinilai belum optimal. Bahkan, BPK mencatat adanya potensi kekurangan penerimaan pajak daerah mencapai Rp829.220.775,30.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan adanya lima pelaku usaha yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak PBJT makanan dan minuman sehingga daerah diduga kehilangan peluang pendapatan sedikitnya Rp91 juta lebih.
Sorotan tajam pun datang dari Relawan Pembela Prabowo, melalui pernyataan aktivisnya, Ali Sofyan, yang meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dugaan kebocoran pendapatan daerah tersebut.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Kalau pengawasan pajak lemah, data objek pajak tidak dimutakhirkan, dan sistem elektronik tidak dijalankan konsisten, maka publik berhak curiga ada pembiaran yang menguntungkan pihak tertentu,” tegas Ali Sofyan kepada awak media.
Menurutnya, temuan BPK menjadi alarm keras bahwa pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Kuningan masih rawan kebocoran dan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang bermain di balik lemahnya sistem pengawasan.
TAPPING BOX DIPASANG, PENGAWASAN DIDUGA TIDAK BERJALAN
Dalam laporan pemeriksaan, BPK menyoroti belum optimalnya pemanfaatan tapping box sebagai alat pengawasan transaksi wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.
Padahal, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2019 secara tegas memberikan kewenangan kepada Bappenda untuk memasang alat perekam transaksi online demi mengendalikan kepatuhan wajib pajak.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan tujuan penggunaan tapping box disebut belum tercapai.
Ali Sofyan menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
“Kalau alat pengawasan sudah dipasang tetapi pengendalian tidak berjalan maksimal, publik patut bertanya: ada apa sebenarnya di balik lemahnya pengawasan ini?” katanya.
DATA PAJAK DIDUGA SEMRAWUT, PBB DAN BPHTB IKUT DISOROT
Tak hanya sektor restoran dan hotel, BPK juga menemukan potensi kekurangan penerimaan dari BPHTB serta lemahnya pemutakhiran data objek PBB-P2.
Sebanyak 249 objek PBB-P2 disebut harus segera dimutakhirkan karena tidak sesuai dengan data transaksi BPHTB dan PBG.
Kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal akibat data objek pajak yang tidak mutakhir.
“Kalau database pajak amburadul, yang dirugikan masyarakat Kuningan sendiri. Uang pajak itu seharusnya kembali untuk pembangunan, bukan hilang karena kelalaian atau dugaan permainan,” ujar Ali Sofyan.
BPK MINTA BUPATI DAN BAPPENDA BERTINDAKAtas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kuningan untuk mengevaluasi aturan pemungutan Pajak Air Tanah serta memerintahkan Bappenda agar segera memproses kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp829 juta lebih.
BPK juga meminta adanya SOP pemutakhiran data PBB-P2, optimalisasi pengawasan tapping box, hingga pendataan ulang wajib pajak yang belum terdaftar.
Ali Sofyan menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK wajib dijalankan secara terbuka dan transparan.
“Jangan sampai temuan BPK hanya berhenti jadi dokumen tahunan tanpa tindak lanjut nyata. Jika ada unsur kelalaian berat atau dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum harus turun tangan,” pungkasnya.
Kini publik menunggu langkah tegas Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk membuktikan bahwa pengelolaan pajak daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan menjadi ladang kebocoran yang terus dibiarkan.
(red)
