PRABUMULIH Sumsel 29 Mei 2025 rajawali news group.com corruption wacth
Permasalahan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Prabumulih, terus menjadi pertanyaan masyarakat yang layak menerima bantuan.
Pasalnya, Program PKH yang merupakan bantuan dari Pemerintah pusat, yang di peruntukan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu,
namun kenyataannya yang terjadi tidak sesuai yang di harapnya.
Beberapa penerima PKH yang terlihat mampu dan berkecukupan, masih dengan senang hati menerima bantuan yang bukan haknya.
Hal ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah yang bergerak di bidangnya untuk benar–benar bekerja, jangan hanya duduk diam dan menerima gaji setiap bulan.
Kelurahan Prabujaya contohnya,terdapat beberapa penerima PKH yang diduga tidak sesuai dengan syarat program PKH tersebut.
Sumber terpercaya mengatakan, saat ini beberapa diantara penerima PKH diduga sangat layak dan mampu, bahkan diantaranya berpenghasilan di atas rata -rata.
Wacth Realition of Corruption (WRC) salah satu lembaga yang menyoroti hal ini mengatakan
“Kita banyak mendapatkan informasi yang akurat di lapangan, khususnya di Kelurahan Prabujaya. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi se Kota Prabumulih,” Ujar Ketua WRC Kota Prabumulih, Pebrianto.
Hal ini menurutnya, tidak lepas dari peran ketua RT, RW hingga pihak Kelurahan seperti operator di Kelurahan serta pihak terkait lainnya.
Dia meminta agar Kepala Dinas terkait agar menjadi perhatian lebih, terhadap problema yang ada, dan benar-benar di seleksi.
“Bantuan PKH ini untuk masyarakat yang layak dan untuk yang tidak layak menerima bantuan PKH tersebut harusnya tau diri, dan itu sudah mengambil hak orang miskin, Harapan kita permasalahan ini segera mendapatkan solusi seperti dalam waktu berkala pihak PKH turun dan seleksi ke lapangan,” harapnya.
Sementara Koordinator PKH Kota Prabumulih, Redi Elpison SE MM mengatakan bahwa penerima bantuan PKH dapat mendaftar melalui beberapa metode, salah satunya mendaftar melalui online,
dan mendaftar atau didaftarkan melalui pemerintah setempat dari tingkat bawah RT, RW, dan operator kelurahan, dan seterusnya,
terkait permasalahan yang di paparkan, solusi terbaik tetap akan diterapkan, hingga program tersebut benar benar tersalurkan pada tempatnya.
(Red)
